.webp)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak mempermasalahkan adanya dukungan kepada bakal calon presiden (capres) melalui twibbon. Menurutnya saat ini belum ada capres yang secara resmi terdaftar di KPU.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Totok Hariyono menjelaskan seseorang dapat disebut sebagai capres bila telah mendaftar secara resmi. Sejauh ini, pendaftaran menjadi capres secara resmi belum ada.
"Karena kami anggap tidak ada masalah karena memang belum ada (capres), siapapun orang bisa ngomong 'saya calon presiden' Tapi apa dia capres? Buktinya belum ada nomor urut. Belum didaftarkan juga karena belum ada pendaftaran," kata Totok kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hal tersebut, Totok mengatakan untuk sekarang masih belum ada capres. Bentuk dukungan melalui twibbon untuk saat ini juga tidak dapat disebut sebagai kampanye.
"Kita sekarang ini belum ada calonnya. Kalau calon itu, ada nomor urutnya, kan belum ada. Yang namanya kampanye kan kumulatif, ada ajakan, nomor urut. Semuanya sekarang, sepanjang dia kan masih bacalon, karena memang belum ada calonnya," kata dia.
Yang terpenting sekarang bagi Bawaslu, katanya, penerapan larangan kampanye di tempat yang tidak diperbolehkan. Jika memang ada pelanggaran, untuk sekarang Bawaslu hanya memberikan teguran moral.
"Kita ini kan begini, yang penting yang dilarang jangan dilakukan. Kampanye di tempat pendidikan, tempat ibadah, di fasilitas pemerintah, (kampanye) menggunakan uang. Kalau sekarang belum bisa kena hukum, tapi karena nanti kalo sudah ada paslon ada peserta dilarang, maka kita secara etika imbauan," tuturnya.
Simak juga 'Fahri Hamzah Sebut Prabowo Capres Paling Mantap, Apa Alasannya?':
