.webp)
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai tidak ada yang salah dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan keberpihakan terhadap bakal capres tertentu. Menurut Umam, tak ada aturan yang melarang seorang pemimpin negara menujukkan keberpihakan terhadap capres.
"Sebenernya tidak ada salahnya Pak Presiden menunjukkan keberpihakan, by regulation itu nggak ada yang melarang itu," kata Umam di dalam acara Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Rabu (3/5/2023).
Jika melihat UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang kini diubah jadi Perppu, menurut Umam tidak ada yang keliru dengan Jokowi menunjukkan keberpihakan capres. Namun, Umam memberikan catatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tetapi kemudian yang menjadi kekhawatiran dari sejumlah pihak keberpihakan Presiden itu kemudian yang bisa mengarahkan instrumen kekuasaan negara untuk kemudian menciptakan kontestasi itu jadi tidak adil," ujarnya.
Oleh sebab itu, publik menilai seharusnya Jokowi bersikap netral dalam Pilpres 2024. Hal tersebut menjadi pertanyaan dengan kondisi saat ini.
"Maka itu, Presiden diharapkan, dalam bahasa Bang Muni tadi, seharusnya netral. Itu menjadi pertanyaan, saya nggak tahu itu menjadi netral atau tidak," ucapnya.
Pada sisi lain, Umam tak melihat Jokowi menunjukkan keberpihakan kepada bakal capres Anies Baswedan dan Airlangga Hartarto. Namun, sikap Jokowi dinilai beda terhadap Ganjar Pranowo.
"Tapi seiring waktu berjalan political endorsement berkali-kali, termasuk di dalam konteks deklarasi Pak Ganjar," imbuhnya.
Simak Video 'Drama Panggung Belakang Suksesor Jokowi':
