.webp)
Perwakilan tokoh agama melakukan deklarasi bersama untuk menyerukan Pemilu 2024 yang damai. Selain itu, deklarasi ini juga untuk menegaskan para tokoh agama menolak politisasi agama.
Pembacaan deklarasi dilakukan saat Simposium Nasional Umat Beragama di Jakarta, yang digelar di Sekolah Partai PDI Perjuangan (PDIP), Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023). Deklarasi tersebut dibacakan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Syafiq A. Mughni.
"Untuk menjaga tegaknya Negara Pancasila, maka kami peserta Simposium Nasional Umat Beragama, yang diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2023, menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," kata Syafiq membacakan isi deklarasi, Selasa (21/3/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syafiq juga menyebut para tokoh agama menyadari diskriminasi dan politisasi agama bertentangan dengan Pancasila. Untuk itu, kata dia, gagasan yang mengarah pada politik identitas harus dihindari.
"Untuk itu, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama, atau politik identitas diskriminatif atas nama agama, seharusnya kita hindari," kata dia.
Sebagai informasi, simposium itu digelar DPP PDIP melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Acara itu didukung para tokoh agama yakni Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom.
Hadir pula Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya, dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo.
(knv/knv)
