Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons pernyataan Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyebut politik identitas tidak bisa dihindarkan seperti di Pilkada DKI 2017. Arsul menegaskan politik identitas yang terjadi di Pilkada DKI 2017 perlu diluruskan karena diisi dengan narasi pembelahan.
"Yang terjadi di Pilkada di DKI itu yang ke depan harus diluruskan, yang salah adalah politik identitas yang diartikulasikan dengan narasi pembelahan masyarakat atas dasar identitas agama, RAS," kata Arsul Sani saat dihubungi, Sabtu (18/3/2023).
Arsul juga melihat bahwa politik identitas saat ini perlu diproporsionalkan. Dia beralasan selama ini yang berkembang politik identitas harus betul-betul dilarang dan dibuang jauh-jauh.
"PPP melihat bahwa diskursus soal politik identitas ini perlu diproporsionalkan. Selama ini yang berkembang seolah-olah politik identitas itu adalah sesuatu yang sama sekali harus dilarang, harus dibuang jauh-jauh, dan tidak boleh lagi dimunculkan dalam kegiatan politik maupun aktivitas kemasyarakatan apapun," ucapnya.
"PPP merasa perlu mengajak kita semua bahwa politik identitas yang seharusnya dihilangkan, dibuang adalah politik identitas yang membuka ruang-ruang intoleransi, eksklusivitas, segregatif atau pembelahan masyarakat," lanjut Arsul.
Anggota Komisi III DPR menilai jika politik identitas yang ditampilkan menjaga toleransi dan tetap membangun inklusivitas serta tidak menegasikan atau menihilkan mereka yang berindentitas tidak sama, maka ini tentu bisa dipertahankan dalam kehidupan bermasyarakat. Dia mengambil contoh PPP yang selama ini mengedepankan identitas seperti itu.
"Contoh konkret tentang ini adalah PPP yang tetap mempertahankan identitasnya sebagai partai Islam, namun misinya adalah menyebarkan Islam rahmatan lilalamin, yakni Islam yang tawassuth (sikap tengah-tengah atau moderat) tawazun (seimbang), I'tidal (tegak lurus) tasamuh (toleran). Jika politik identitas itu dilarang sama sekali maka itu kemudian bisa diartikan bahwa tidak boleh ada parpol atau ormas yang melabelkan identitas tertentu, apapun itu, apakah agama, suku, RAS dan lain-lain," jelasnya.
Simak pernyataan Anies Baswedan di halaman berikutnya.
