Bawaslu Beberkan Kerawanan Pemilu 2024: Netralitas-Polarisasi Masyarakat

Strategi Cegah Kerawanan

Untuk itu, Bagja mengatakan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi pencegahan pelanggaran pemilu secara dini. Pertama adalah soal daftar pemilih tetap (DPT) perbaikan.

"Pertama ada DPT hasil perbaikan, satu, dua, dan tiga. Pada tahun 2011 lalu, pada zamannya Mas Pram dan saya pada saat itu, dan sekarang orang yang mengkritik itu ada di KPU, itu mas Afif. Jadi saya kira harus diselesaikan dengan andilnya beliau di KPU, seharusnya sudah terselesaikan," tutur Bagja.

Strategi berikutnya adalah pemetaan kelompok rentan di setiap wilayah. Hal ini, lanjut Bagja, sudah dilakukan oleh pihaknya.

Kemudian, Bagja juga mengatakan pihaknya bakal memperkuat sosialisasi pemilu secara online atau daring. Sosialisasi ini bakal dilakukan oleh partai politik (parpol) dan KPU terkait visi-misi, program kerja, hingga parpol peserta pemilu.

"Kemudian memperkuat sosialisasi lewat aplikasi via daring, ini juga kedepan kita akan lihat bagaimana teman-teman partai politik dan juga KPU melakukan sosialisasi terhadap visi-misi program kerja dan juga siapa partai politik peserta pemilu," kata Bagja.

"Ini harus dilakukan secara massif karena kita harus melakukan antisipasi dampak terhadap kampanye yang hanya 75 hari, karena kampanye hanya 75 hari seharusnya sosialisasinya sekarang lebih baik lagi ke depan," lanjutnya.

Strategi berikutnya yakni menguatkan Peran RT dan RW untuk mendampingi kelompok rentan. RT dan RW, lanjut Bagja, juga memiliki peran pengawasan secara partisipatif agar tak merugikan kelompok rentan.

"Menguatkan peran RT dan RW memberikan pendampingan kepada kelompok rentan, kami punya banyak pengalaman, ketika ada indikasi menggunakan KTP warga lain kemudian KPPS yang menjadi RT, 'oh dia nggak bisa dia bukan ini'" terang Bagja.

"Nah itu terbayang jika pengawasan dilakukan partisipatif oleh RT dan RW sehingga kemudian tidak terjadi hal-hal yang merugikan hak pemilih lain, kemudian tentu ketua RT dan RW tau bagaimana warga di sekitarnya punya kerentanan tertentu, misalnya disabilitas dan lain-lain," sambungnya.

Kemudian, Bawaslu juga tengah mempersiapkan peluncuran Posko Kawal Hak Pilih yang dilengkapi dengan call center kelompok rentan. Selain itu, Bawaslu mendorong agar setiap TPS ramah terhadap penyandang disabilitas.

"Kemudian untuk mendorong setiap TPS yang terdapat penyandang tuna netra untuk menyiapkan template braille, mendorong penentua lokasi TPS yang ramah akses disabilitas, misalnya harus datar, kemudian tidak terlalu sulit untuk dijangkau teman-teman disabilitas, dan ini juga akan sangat tergantung pada teman-teman pantami dan teman-teman KPPS atau TPS yang akan bekerja ke depan, kami mendorong KPU, bersama KPU, mendorong khususnya KPU untuk kemudian menentukan akses lokasi TPS yang lebih baik lagi. Bawaslu mendorong pada peserta pemilih pada setiap kampanye terdapat penerjemah bagi disabilitas tuna wicara," ungkapnya.