.webp)
Pernyataan SBY itu pun dibalas sindiran oleh PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan SBY sepertinya lupa pernah mengganti sistem pemilu pada 2008 silam.
"Pak SBY kan tidak memahami jas merah. Pak SBY lupa bahwa pada bulan Desember tahun 2008, dalam masa pemerintahan beliau, justru beberapa kader Demokrat yang melakukan perubahan sistem proporsional tertutup menjadi terbuka melalui mekanisme judicial review," kata Hasto kepada wartawan di Kabupaten Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto mengatakan saat itu SBY mengganti sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup hanya 4 bulan sebelum pemilu. Hasto menuding saat itu SBY mengubah sistem pemilu demi meraup keuntungan jangka pendek.
"Itu hanya beberapa bulan, sekitar 4 bulan menjelang pemilu yang seharusnya tidak boleh ada perubahan, ternyata itu kan ditempatkan sebagai bagian dari suatu strategi kemenangan jangka pendek, sehingga dengan melakukan segala cara akhirnya Partai Demokrat mengalami kenaikan 300 persen," tegas Hasto.
"Bayangkan dengan PDI perjuangan yang ketika berkuasa, kenaikanya hanya 1,5 persen, sehingga mustahil dengan sistem multi partai yang kompleks suatu partai bisa menaikkan suaranya bisa 300 persen dan itu tidak mungkin terjadi tanpa kecurangan masif, tanpa menggunakan beberapa elemen dari KPU yang seharusnya netral dan itu dipakai dan dijanjikan masuk ke dalam kepengursan partai tersebut," lanjut Hasto.
Baca juga: Kisi-kisi Calon Mitra Koalisi PDIP |
Hasto menyebut judicial review saat ini berbeda dengan 2008 silam. Pasalnya, kata Hasto, sekarang judicial review tidak dilakukan oleh PDIP
"Berbeda dengan judicial review sekarang, judicial review sekarang tidak dilakukan oleh partai karena PDIP juga tidak punya hak, tidak punya legal standing untuk melakukan judicial review," ujarnya.
Hasto kembali menuding sistem pemilu demokrasi proporsional terbuka yang dulu dicanangkan di zaman SBY membuat liberalisasi politik. Tak hanya itu, kata Hasto, sistem itu menurutnya menyulitkan akademisi untuk mencalonkan diri.
"Ini dilakukan oleh beberapa pakar yang melihat bahwa dengan demokrasi proporsional terbuka, yang dicanangkan oleh pada zaman Pak SBY tersebut, yang terjadi ternyata liberalisasi politik yang luar biasa, yang menyulitkan kami untuk mencalonkan rektor, untuk mencalonkan akademisi, untuk mencalonkan pakar untuk mencalonkan budayawan, untuk mencalonkan tokoh-tokoh betawi, untuk mencalonkan tokoh-tokoh nelayan," jelas Hasto.
"Dengan proporsional terbuka yang liberalisasinya dilakukan pada masa Pak SBY ini, partai digerakkan oleh kekuatan kapital, ada investor-investor yang menyandera demokrasi, jadi Pak SBY sebaiknya ingat bahwa liberalisasi itu justru terjadi pada masa beliau," lanjutnya.
Demokrat membalas lagi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Baca di halaman berikutnya>>
