.webp)
Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengungkap teori bohir politik terkait perjanjian pilpres hingga perjanjian utang-piutang yang membawa-bawa nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan. Teori bohir politik ini dibantah mentah-mentah oleh Partai Gerindra.
Fahri Hamzah awalnya mengungkit terkait kekosongan pembiayaan politik. Menurutnya, dari situ lah lalu muncul yang namanya bohir politik.
"Ya itu tadi karena ada kekosongan, kekosongan pembiayaan. Jelas lah bahwa pembiayaan politik kita ini itu yang saya bilang tadi, teori bohir ini," kata Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema 'Janji Politik Lama, Bersemi Kembali' yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri Hamzah lalu menjelaskan apa maksud bohir politik dalam pepolitikan nasional. Dia menilai bohir politik lah yang memegang dokumen perjanjian hingga dokumen pinjaman biaya politik.
"Sebenarnya tadi kan kan bohir ini kan sebenarnya yang belum kita tahu soal bohir. Siapa yang disebut bohir dalam apa, siapa yang memegang dokumen terakhir. Itu bohir, itu, dalam pembiayaan politik yang tidak jelas pemegang dokumen terbanyak itu adalah bohir," ujar Fahri.
"Karena orang-orang itu bikin perjanjian tapi terakhir ini ada yang pegang teks besarnya, naskah besarnya lah yang paling banyak. Oh si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian, si ini pinjam sekian dan itu ada di tangan satu-dua orang," sambungnya.
Menurut Fahri Hamzah soal bohir politik ini banyak contohnya, tak hanya terkait perjanjian dan utang piutang Prabowo, Sandiaga, dan Anies. Sebab, Fahri menyadari pembiayaan politik di Tanah Air cukup mahal.
"Tapi ini semua sebenarnya karena ketidakjelasan kita dalam sistem pembiayaan politik. Biayanya terlalu mahal, perangnya terlalu ugal-ugalan ini Thai boxing ini sehingga kemudian memaksa kita untuk mencari sumber pembiayaan yang sangat besar di luar mekanisme pembiayaan yang bisa kita selenggarakan secara formil, sekian jatah orang individual, sekian jatah untuk perusahaan misalnya gitu," ucapnya.
Fahri menilai sejauh ini belum ada aturan untuk perjanjian dan perihal utang piutang dalam politik. Hal tersebut dinilainya perlu diatur agar kejelasan di permukaan politik nasional.
"Akhirnya kita melewati itu semua dan itu sebenarnya bagian dari ketidakjelasan masa depan politik kita, jika kita tidak atur dari sekarang ya selamanya permainan di belakang layar akan mendominasi dibandingkan permainan di depan layar," imbuhnya.
Simak juga Video 'Gerindra Ingin Belajar dari PDIP-Golkar-PKB: 2024 Kita Pimpin Republik Ini':
Simak respons Gerindra di halaman berikutnya.
Gerindra Membantah
Sementara itu, Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman merespons pernyataan Fahri Hamzah. Dia menepis adanya bohir dalam pembiayaan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu.
"Saya nggak berani tafsirkan pernyataan Pak Fahri. Memang pembiayaan Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu cukup mahal," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (9/2).
Habiburokhman pun buka-bukaan terkait pembiayaan politik Gerindra ditopang secara bersama-sama di kalangan kader saat itu. Menurutnya, setiap kader menyerahkan iuran dengan nominal yang berbeda-beda.
"Tapi setahu saya saat itu kami mengatasinya bukan dengan melibatkan bohir, kami menerapkan sistem gotong royong," ujarnya.
"Saat itu seluruh anggota DPR RI Gerindra iuran minimal Rp 200 juta per orang. Begitu juga seluruh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dengan nilai yang lebih kecil. Di bidang advokasi para pengacara ACTA (Advokat Cinta Tanah Air) juga membiayai aktivitas advokasi dengan iuran," lanjut dia.
Namun demikian, dia pun tak menutup kemungkinan soal Anies yang diisukan terlibat perjanjian utang-piutang dengan Sandiaga Uno sebesar Rp 50 miliar pada Pilgub DKI lalu.
"Kalau Pak Sandi meminjamkan Rp 50 M kepada Pak Anies ya mungkin saja," katanya.
(maa/maa)
