Tak Sepakat PD soal Antitesis, NasDem Nilai Anies Gabungan SBY dan Jokowi

Ali tak sepakat jika Anies direpresentasikan sebagai antitesis pemerintah saat ini. NasDem meminta semua pihak untuk berhenti membandingkan suatu kepemimpinan.

"Kita tidak sepakat dengan itu (pernyataan Kamhar), bahwa ya saya sekali lagi (ingatkan) berhenti. NasDem mengajak kita berhenti untuk kemudian membuat perbandingan-perbandingan," kata Ali.

"Tidak ada yang mengatakan SBY itu sempurna, saya juga tak sepakat dengan yang dikatakan Demokrat beberapa waktu lalu 'Jokowi hanya gunting-gunting pita' Itukan hal yang tidak terlalu pas, terlalu lebay, itukan nggak perlu kita eksploitasi," imbuhnya.

Anies Antitesis Jokowi

Sebelumya, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan alasan partainya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Kamhar mengatakan Anies Baswedan merupakan figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan serta antitesis pemerintahan yang ada saat ini.

"Kami percaya figur Mas Anies, kenapa kemudian Demokrat mengerucut mendukung ke Anies? Karena memandang beliau adalah figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan atau antitesis dari yang ada saat ini tentunya," kata Kamhar dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/2).

Kamhar menyebut figur Anies sebagai pemimpin perubahan terlihat dari rekam jejaknya saat memimpin DKI Jakarta. Selain itu, Kamhar menilai Anies mempunyai semangat yang sama dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kenapa? Kami percaya bahwa pilihan-pilihan cara yang demokratis berdasarkan rekam jejak beliau memimpin DKI dan sebagainya itu menunjukkan kualitas kepemimpinan Mas Anies, untuk kemudian Partai Demokrat sampai pada titik bahwa ini representasi, ini pemimpin perubahan, sama dengan Mas Ketum kami, Mas AHY yang kami pandang linear dengan Mas Anies sebagai pemimpin perubahan," ucapnya.

Kamhar menjelaskan Demokrat melihat penting bagi Anies Baswedan menjadi antitesis pemerintah lantaran banyaknya kebijakan yang harus dikoreksi. Termasuk, kata dia, soal pemerintah menjadi alat pukul bagi lawan politik.

"Karena ada banyak yang harus ditinjau ulang dan dikoreksi, termasuk, kami lebih melihat kepada kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh menjadi alat pukul bagi lawan politik," jelasnya.