Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Cholil Nafis tak mempermasalahkan Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB. Cholil memahami kalau politik praktis selalu bersinggungan dalam kehidupan.
Untuk diketahui, PKB belakangan kerap menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara. Tercatat kegiatan tersebut pertama kali digelar di Jakarta pada Januari 2023, lalu berlanjut di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan hari ini kembali digelar di DKI Jakarta.
"Politik praktis enggak jelek ya. Kan kita enggak bisa menghindari politik, kita menentukan gubernur pakai politik, menentukan presiden pakai politik. Yang tidak boleh adalah menjadikan isu agama untuk memukul agama lain, untuk mukul ras lain," kata Cholil dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).
Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyebut tak ada masalah jika ijtima ulama menelurkan hasil yang dapat digunakan sebagai "spirit bersama-sama membangun bangsa". Dia menilai hal itu mencerminkan sila pertama Pancasila.
"Kalau dipolitisi dalam arti agama sebagai landasan oleh partai politik saya kira baik. Kalau sampai disalahgunakan seperti itu kami juga akan menolak adanya ijtima ulama. Istilah ijtima ulama kan dari MUI pertama kali, istilah itu kemudian dipakai dengan yang lain," ujar Cholil.
Terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut Ijtima Ulama Jakarta, merupakan lanjutan dari ijtima ulama di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Forum ini, kata Cak Imin, menjadi sarana diskusi dan membicarakan problematika sosial serta agama oleh para ulama.
"Di ujung-ujung bakal dibahas soal Pilgub 2024 dan soal warga Nahdliyin di Jakarta, soal Pilpres, dan sebagainya," ujarnya.
Cak Imin berharap adanya Ijtima Ulama Jakarta ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat meredam konflik hingga ancaman perpecahan menjelang tahun politik.
"Para kiai dan ulama di Jakarta akan bertekad menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih manusiawi lebih makmur," tuturnya.
Simak Video 'Cak Imin Sebut Ijtima Ulama Jakarta Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres':
