PDIP menyinggung reshuffle saat ditanya soal pertemuan Ketum Partai NasDem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. NasDem menegaskan pertemuan tersebut tidak membahas reshuffle.
"Saya tidak tahu dari mana kemudian asumsi itu keluar ya. Dari apa yang saya tahu, apa yang diceritakan ketua umum ke pada kami, mereka bertemu dengan presiden satu jam setengah berdiskusi banyak hal dan bahkan tidak menyinggung soal reshuffle," kata Waketum NasDem, Ahmad Ali saat dihubungi, Sabtu (28/1/2023).
Ali menilai apa yang disampaikan PDIP terkait reshuffle merupakan sebuah asumsi. Dia menilai asumsi itu sebagai bentuk pemikiran yang liar.
"Jadi saya tidak tahu dari mana asumsi itu datang dan saya tidak tahu kemudian pikiran itu begitu liar dari teman PDIP," ujarnya.
Ali mengatakan NasDem hingga saat ini masih menjadi bagian dari pemerintah. Dia menyebut tak ada hal spesifik yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
"Kami kan bagian dari koalisi pemerintah kan, jadi membahas banyak hal pastinya kan. Tidak ada spesifik sih pembahasannya," imbuhnya.
PDIP Singgung Reshuffle
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan sebelum Jokowi ambil keputusan penting, seperti reshuffle kabinet, akan bertemu dan melakukan pemberitahuan terlebih dulu. Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya terkait pertemuan Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden Jokowi.
"Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan," ujar Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).
"Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain," sambungnya.
Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan untuk mengambil tindakan strategis.
"Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan kewenangan presiden," tuturnya.
Hasto menegaskan isu reshuffle hanya terjadi jika Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Dia meyakini reshuffle dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kinerja kabinet.
"PDI Perjuangan percaya bahwa ketika reshuffle itu dilakukan, betul-betul bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari kabinet. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden," ujar dia.
Lihat Video: Puan Bicara Isu Reshuffle: Presiden yang Tentukan Kapan Hari Baiknya
