Di Balik Pertemuan Mendadak Paloh dan Jokowi di Istana

Di Balik Pertemuan Mendadak Paloh dan Jokowi di Istana

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 28 Jan 2023 08:18 WIB
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-4 Partai NasDem di Kemayoran, Jakarta, Rabu (15/11).
Jokowi bersama Surya Paloh di rakernas NasDem (Foto: Ari Saputra)

NasDem Yakin Pertemuan Bahas Pilpres 2024

Tak hanya itu, Sugeng juga meyakini pertemuan keduanya membahas soal Pilpres 2024. Pasalnya, kata dia, prosesi Pemilu 2024 akan dimulai dalam waktu dekat.

"Betul juga bahwa dalam waktu dekat Kita akan ada prosesi besar pemilu, misalnya, nah itu kan membutuhkan kondusifitas yang baik dan itu yang dibahas oleh Pak Surya," jelasnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara eksplisit, sekali lagi saya tidak mengorek lebih jauh. Ini biarkan menjadi, kita kan juga harus menghormati. Bahwa Saya yakin (Pilpres 2024) dibahas gitu loh, saya yakin, itu interpretasi saya," lanjut dia.

PDIP Yakin Terkait Reshuffle Kabinet

Bertolak belakang dengan NasDem, PDIP meyakini pertemuan Surya Paloh dan Jokowi terkait reshuffle kabinet. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini pertemuan itu sebagai pemberitahuan bahwa akan ada reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi.

ADVERTISEMENT

"Ya bagi Presiden Jokowi sebelum mengambil keputusan-keputusan penting, itu kan juga melakukan dialog, pemberitahuan, misalnya akan ada reshuffle itu kan ada pemberitahuan," ujar Hasto kepada wartawan, di Kantor DPC Kota Bandung, Jawa Barat.

"Tetapi pertemuan dengan Bapak Surya Paloh ya bagaimana pertemuan dengan ketua umum parpol yang lain," sambungnya.

Hasto mengatakan Jokowi selalu membuka diri berdialog untuk kepentingan bangsa dan negara. Namun, bila dialog itu disalahgunakan, Jokowi dinilai punya kewenangan untuk mengambil tindakan strategis.

"Tapi ketika dialog itu kemudian ada yang menyalahgunakan, hanya untuk kepentingan politik sesaat, hanya untuk kepentingan partainya, maka ya Presiden Jokowi ya punya suatu kewenangan untuk mengambil suatu tindakan strategis sesuai dengan kewenangan presiden," tuturnya.

Hasto menegaskan isu reshuffle hanya terjadi jika Jokowi menggunakan hak prerogatifnya. Dia meyakini reshuffle dilakukan dengan tujuan memaksimalkan kinerja kabinet.

"PDI Perjuangan percaya bahwa ketika reshuffle itu dilakukan, betul-betul bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja dari kabinet. Jadi kita tunggu saja keputusan dari Bapak Presiden," ujar dia.


(maa/maa)



Hide Ads