Partai Demokrat sepakat jika Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden ditinjau ulang. Demokrat menilai PT lebih baik menjadi 0% atau ditiadakan supaya peserta pemilu mendapat kesempatan.
Hal itu merespons Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). PKN berharap parpol non-Senayan yang berlaga di pemilu bisa mengusung capres 2024. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menjelaskan hal ini.
"Kami menghormati dan menyambut baik inisiatif PKN. Kami pun memiliki pandangan yang sama agar PT menjadi nol persen atau ditiadakan agar semua partai yang telah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu memiliki hak dan kesempatan yang sama," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (26/1/2023).
Kamhar mengatakan dengan PT nol persen, maka partai bisa mengajukan kader utama terbaik atau non kader utama secara mandiri. Hal ini menurutnya juga berlaku ke partai yang memutuskan berkoalisi mengusung capres-cawapres.
"Aspirasi ini sudah sering disampaikan baik oleh partai politik termasuk Partai Demokrat yang dipresentasikan langsung oleh Mas Ketum AHY diberbagai kesempatan, maupun dari kelompok masyarakat sipil (civil society)," kata Kamhar.
"Kami berpandangan, PT nol persen juga akan mengeliminir kendali oligarki pada kehidupan politik, terbuka ruang diskursus publik yang semakin lebar dalam menjaring calon pemimpin nasional. Terjadi percepatan konsolidasi demokrasi yang meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, dan rakyat pun disajikan banyak pilihan calon pemimpin putra dan putri terbaik bangsa," ungkapnya.
Kamhar menilai dengan Presidential Threshold 0 persen, partai mampu menciptakan pemimpin berorientasi kepada rakyat. Bukan justru, kata dia, pemimpin yang dijadikan alat untuk kepentingan suatu golongan.
"Tak terjadi lagi pembajakan demokrasi oleh oligarki yang menghasilkan pemimpin dengan kualitas asalan yang hanya menjadi boneka dan pelayan kepentingan mereka. Bekerja untuk daulat tuan, bukan daulat rakyat," imbuhnya.
Selanjutnya, gugatan PKN ke MK:
