.webp)
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah potensi masalah yang kerap terjadi saat penyelenggaraan pemilu di luar negeri. Bagja menyampaikan berdasarkan Pemilu 2019, metode kotak suara keliling dan metode pos dinilai paling rawan alami masalah.
"Kalau masalah TPS di luar negeri itu biasanya tidak ada masalah dan biasanya yang jadi masalah itu metode pos, kadang-kadang mahasiswa itu terdaftar dua sehingga ada kemungkinan dia mencoblos dua kali, pertama lewat pos kemudian (mencoblos) di TPS," kata Bagja dalam keterangannya, Sabtu (21/1/2023).
Bagja mengatakan permasalahan utama biasanya terjadi pada daftar pemilih tetap (DPT). Selain itu, mencoblos menggunakan paspor atau tidak pun menjadi persoalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada yang pakai paspor dan ada yang tidak, kalau di Malaysia itu banyak paspor yang ditahan oleh pengusaha. Jadi dia hanya pakai kartu pekerja, ini persoalan. Padahal paspor adalah dokumen kewarganegaraan yang seharusnya dibawa dan tidak bisa dikumpulkan ke satu orang atau pengusaha," ujarnya.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan metode kotak suara keliling juga dinilai rentan alami masalah dokumen ganda. Menurutnya, penggunaan paspor dan kartu pekerja saat pencoblosan perlu untuk diperjelas.
"Kotak suara keliling juga rentan terhadap dokumen ganda. Nah ini mana yang dipegang? Paspor atau kartu pekerja? Ini tidak jelas dari petugas PPLN," katanya.
Bagja mengatakan permasalahan lainnya ialah terkait fenomena pindah pilih. Bagja menyebut hal itu terjadi saat hari pemungutan suara, namun, warga melakukan libur ke luar negeri.
"Dia dari TPS di Indonesia pindah ke TPS di luar negeri. Itu menjadi kebingungan tersendiri karena tidak terdaftar pemilih di TPS negara tersebut. Ini akan kita cari masukan untuk mencari solusinya bersama dengan KPU," tuturnya.
Simak juga 'Belanja Pemerintah di 2023: Ketahanan Pangan, IKN, hingga Pemilu':
Sebelumnya, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan KPU telah menyiapkan sejumlah metode pemungutan suara saat Pemilu 2024 untuk para WNI di luar negeri. Sudrajat menargetkan partisipasi Pemilu di luar negeri bisa mencapai 50 persen.
Hal ini disampaikan Sudrajat dalam diskusi publik bertema 'Persiapan, Tingkat Partisipasi dan Tantangan Pemilu 2024 di Luar Negeri' secara daring, Jumat (20/1/2023). Sudrajat mengatakan metode yang digunakan KPU untuk Pemilu di luar negeri di antaranya ialah tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) serta kotak suara keliling dan pos.
"KPU mengupayakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pemenuhan hak WNI yang berada di luar negeri sesuai dengan amanat konstitusi," ujar Sudrajat.
Sudrajat mengatakan WNI yang terdaftar sebagai pemilih dapat mendatangi TPSLN yang sudah ditentukan KPU melalui PPLN. Selain itu, petugas juga bisa datang ke domisili WNI yang terdaftar sebagai pemilih dengan kotak suara keliling.
Sudrajat juga mengatakan ada metode pemilihan lewat pos yang bisa digunakan bagi pemilih yang tidak dapat mendatangi lokasi TPS yang sudah ditentukan.
(zap/jbr)
