PDIP Soroti Kerja Mentan, NasDem: Jangan Tekan Jokowi Pakai Data Absurd!

Adapun terkait isu reshuffle Irma menyerahkan sepenuhnya keputusan ke Presiden Jokowi. Ia menekankan bahwa kinerja Mentan bagus dan on the record.

"Biarlah itu menjadi hak prerogatif presiden, tapi kami tekankan di sini bahwa kinerja menteri kami bagus dan on the track dengan perintah Presiden. Bahkan, di era pandemi ketika banyak kementerian yang pertumbuhannya minus, Kementan justru tumbuh," tutur Irma.

Irma menyinggung terkait Menteri NasDem yang tak pernah ditangkap KPK. Ia menegaskan jika gabah petani hingga saat ini cukup dan tak perlu impor.

"Menteri NasDem nggak ada loh yang makan uang rakyat sampai kemudian berujung ditangkap KPK. Artinya, kami berkinerja baik, bisa juga dilihat selama ini apakah rakyat kesulitan beli beras?," tutur dia.

"Kan tidak pernah dan itu fakta bahwa memang beras kita cukup. Saya tahu betul dan check di media berapa kali Mentan menyatakan gabah petani cukup dan kita tidak perlu impor," imbuhnya.

Waketum NasDem Ahmad Ali pernah memastikan menteri-menteri partainya tidak akan mundur mandiri dari kabinet tanpa adanya permintaan langsung dari Presiden Jokowi. Menanggapi hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.

"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (19/1).

Hasto menilai Mentan tidak menunjukkan performa karena masih melakukan impor beras. Terlebih, lanjut Hasto, Mentan memberikan laporan salah kepada Jokowi.

"Ketika menteri memberikan laporan kepada Presiden bahwa Indonesia mampu berswasembada beras, namun dalam praktiknya ternyata impor. Artinya kan tidak performed. Apalagi telah memberikan laporan yang salah kepada Presiden," tuturnya.