Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kembali menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan tengah mencuat. Menteri dari Partai NasDem ini menyebut tak ada masalah di dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ndak ada (masalah), tuh. Kan Presiden suruh kita kerja habis-habisan, kita banyak di lapangan," kata Syahrul usai rapat kerja Komisi IV DPR di Kompleks Senayan, Kamis (19/1/2023).
Syahrul mengklaim para menteri kerja habis-habisan di lapangan. Menurutnya, para menteri bekerja maksimal sesuai instruksi Jokowi.
"Saya nggak mengerti (ada masalah atau tidak). Tetapi rasanya semua menteri kerja maksimal karena Pak Jokowi sangat memaksa kita di lapangan," ungkap Syahrul.
PDIP Minta NasDem Pamit dari Kabinet
Sebelumnya diberitakan, PDIP meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden.
Said mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.
"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1).
Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. "Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," katanya.
Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.
"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.
Simak juga 'NasDem Siap Terima Konsekuensi Usung Anies, Termasuk Direshuffle':
