.webp)
"Pendapat, komentar, monggo," kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Pacul mengatakan keputusan capres cawapres PDIP bergantung pada Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri. Hal tersebut tertuang dalam kesepakatan kongres yang menghadirkan utusan-utusan PDIP di setiap wilayah.
"Tak ulangi Iki, forum tertinggi organisasi PDI Perjuangan namanya kongres itu terdiri dari utusan-utusan seluruh anggota. Jadi utusan lho. Utusan pada dateng," tutur Pacul.
"Nah, utusan-utusan ini kemudian di dalam kongres dalam bab pemilihan Ketua Umum memutuskan Megawati Soekarnoputri kita pilih Ketua Umum aklamasi. Masih ditambah lagi formatur tunggal, biasanya formatur skak ini formatur tunggal. Ketika formatur tunggal berarti Ketua Umumnya aklamasi formaturnya tunggal," lanjutnya.
Ia menjelaskan formatur tunggal itu menempatkan Megawati dalam kekuasaan penuh. Ia menyinggung posisinya sebagai Ketua Bappilu PDIP yang dipilih oleh Ketum.
"Itu apa artinya? Kekuasaan penuh ada di tangan beliau. Bambang Pacul ini cuma dipilih sama Bu Ketum, dilantik di depan kongres. Saya tidak dipilih oleh kongres. Saya hanya dipilih oleh Bu Ketum. Membantu Bu Ketum di bidang pemenangan pemilu," ujar Pacul.
"Di dalam kongres itu juga memutuskan bahwa untuk capres dan cawapres di 2024 Ibu Ketum diberi kewenangan mutlak," imbuh dia.
Menurut Pacul sah-sah saja jika seseorang menyatakan pendapatnya untuk mendukung tokoh tertentu. Namun, ia menegaskan jika Ketum PDIP tak setuju, maka opini yang disampaikan tak akan terealisasi.
"Misalnya kalian mau mendukung Bagong, Petruk, atau seluruh republik. Mana apa? Republik Kaipang mendukung Bambang Pacul, Bu Mega nggak mendukung, ya nggak iso. Nggak iso. Di partai lho ya, PDI lho ya. Di PDI nggak bisa, nah itu tergantung Bu Ketum," ungkapnya.
Simak Video 'Kala Elite PPP Keceplosan Bilang Ganjar Capresnya PDIP':
Canda Elite PPP Sebut Ganjar Capres PDIP
Ada momen menarik perhatian dalam rapat kerja di DPR kemarin. Nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut-sebut menjadi capres usungan PDIP di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP sekaligus anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, dalam rapat komisi bersama Gerakan Rakyat Anti Madat DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1).
Arsul mulanya membicarakan soal pengelola mega proyek Meikarta bisa saja dipidanakan. Dia mengatakan anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar Supriansa dapat mengantar perwakilan korban untuk melaporkan pihak Meikarta ke Bareskrim Polri.
"Jadi nanti setelah dilengkapi, kita minta tenaga ahli juga dan tenaga ahli anggota Komisi III DPR untuk melihat kalau memang ada, kalau, ini berandai-andai dulu ya, peluang untuk mempidanakan pengurus termasuk yang dulu-dulu, pengelola. Kalau perlu nanti Pak Supriansa ini mengantar perwakilan ini mengadu ke Bareskrim Polri," kata Arsul dalam rapat itu.
Arsul lalu mengopernya ke anggota Komisi III DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman. Arsul lalu menyinggung Gerindra yang mencapreskan Ketum Prabowo Subianto.
"Apalagi baru datang ini Doktor Habiburokhman ini nggak main-main Waketum Gerindra capresnya Pak Prabowo yang jelas," katanya.
Arsul juga menyinggung capres dari Partai Golkar yakni sang ketum, Airlangga Hartarto. "Kalau ini Golkar capresnya Pak Airlangga Hartarto saya tahu," katanya.
Arsul lalu menunjuk anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi. Di saat itulah dia menyebut Ganjar Pranowo merupakan capres dari PDIP.
"Kalau sebelah saya, capresnya Pak Ganjar Pranowo," ujar Arsul seraya menunjuk Johan Budi.
"Eh, salah," celetuknya lagi seraya terkekeh.
Setelah itu Arsul kembali menyampaikan tanggapannya soal pemaparan dari perwakilan korban mega proyek Meikarta. (dwr/maa)
