Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani sindir pihak yang masih teriak isu penundaan pemilu. Dia menyebut pihak yang masih bicara penundaan pemilu itu tidak masuk akal sebab jadwal pemilu sudah ditetapkan.
Hal itu disampaikan Puan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di Hotel Paragon, Jakarta, Senin (9/1/2023). Hadir di acara itu Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri secara virtual, Sekjen Hasto Kristiyanto hingga jajaran lainnya.
Puan mulanya membicarakan tahun 2023 yang menjadi tahun penting bagi para partai politik (parpol). Pasalnya, kata dia, ada agenda penting yang akan digelar di tahun berikutnya.
"Tahun 2023 merupakan tahun penting bagi semua partai politik khususnya PDIP, karena akan menjelang menuju tahun 2024. Pemilu 2024 akan ada dua agenda sangat penting," kata Puan.
"Pertama, pemilu serentak untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedua, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau pilkada serentak untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota," lanjutnya.
Puan menekankan pemilu serentak sudah menjadi kesepakatan politik oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP. Puan menegaskan Pilpres sudah disepakati akan digelar pada 14 Februari 2024, sedangkan pilkada pada 27 November 2024.
"Keserentakan pemilu dan pilkada 2024 merupakan politik hukum dan kesepakatan politik yang dimaksudkan untuk setiap jabatan bisa dipilih langsung oleh rakyat. Tentu saja DPR, pemerintah, dan KPU, sudah menyepakati bahwa pemilu nasional akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak 27 November 2024," kata Puan.
Dengan demikian, Puan menilai pihak-pihak yang masih menggaungkan ide penundaan pemilu tak masuk akal. Pernyataan Puan itu pun disambut riuh para kader.
"Jadi satu tahun setengah bulan menjelang pemilu, kalau masih ada yang teriak-teriak tunda atau perpanjang menurut saya sudah tidak masuk akal. Setuju?" kata Puan yang dijawab 'setuju' oleh para kader.
(fca/eva)
