Wacana Pemilu 2024 kembali ke sistem proporsional tertutup menguat setelah masuknya gugatan UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah partai politik menyampaikan sikapnya menghadapi wacana coblos gambar partai di kertas suara pada Pemilu 2024.
Berdasarkan catatan detikcom, Senin (2/1/2022), sebanyak lima pemohon dari latar belakang berbeda mengajukan gugatan ke MK pada Oktober lalu. Mereka menilai frase 'terbuka' pada Pasal 168 ayat 2 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Perlu diketahui, sistem proporsional tertutup memiliki karakteristik pada konsep kedaulatan parpol. Parpol memiliki kedaulatan menentukan kadernya duduk di parlemen melalui serangkaian proses pendidikan dan rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis sebagai amanat UU Partai Politik.
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memberikan penjelasan kemungkinan Pemilu 2024 dilakukan secara proporsional tertutup. Hasyim mengatakan hal itu lantaran adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan kembali coblos gambar partai.
"Maka kemudian ini saya sampaikan, kan partai politik atau aktivis partai atau siapapun, misalkan yang mau nyalon harus mengikuti perkembangan itu, supaya siap mental, supaya secara psikologis siap menghadapi perubahan, kalau terjadi perubahan," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (29/12/2022) lalu.
"Misalkan kalau sekarang ini ada orang katakanlah mau nyaleg gitu ya, menyebut dirinya, Hasyim Asy'ari calon anggota DPR partai anu dari dapil ini itu ya misalkan, pertanyaan saya dari mana bisa diketahui dia sekarang caleg? Wong pendaftaran di KPU aja belum," sambungnya.
Golkar Lempar Kritik
Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia mempertanyakan kapasitas Ketua KPU Hasyim Asy'ari soal kemungkinan Pemilu 2024 kembali coblos gambar partai. Menurutnya hal itu hanya bisa terjadi jika ada revisi UU yang prosesnya mesti matang.
"Itu saudara Hasyim dalam kapasitas apa mengeluarkan pernyataan seperti itu. KPU adalah institusi pelaksana Undang-Undang. Sementara bila ada perubahan sistem pemilu itu artinya ada perubahan Undang-Undang. Perubahan UU hanya terjadi bila ada revisi UU, terbitnya Perpu yang melibatkan DPR dan pemerintah atau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi," kata Doli dalam keterangannya, Kamis (29/12/2022).
Doli menyinggung pihak yang sedang mengajukan judicial review terkait pelaksanaan sistem Pemilu. Ia lantas mempertanyakan apakah Ketua KPU menjadi salah satu yang mendorong proses itu.
"Memang saya mendapatkan informasi bahwa ada pihak yang sedang mengajukan judicial review (JR). Apakah Hasyim menjadi bagian yang mendorong pihak yang mengajukan JR tersebut? Atau apakah MK sudah mengambil keputusan yang cuma Hasyim yang tahu?" ujarnya.
PKS Nilai Bakal Rumit
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan kemungkinan Pemilu 2024 kembali coblos gambar partai belum dibahas oleh komisi II DPR. Mardani mengingatkan KPU terkait tahapan pemilu yang telah berjalan.
"Mestinya itu dibahas saat revisi UU Pemilu 2020 lalu," kata Mardani saat dihubungi, Kamis (29/12/2022).
Menurut Mardani, bila perubahan dilakukan maka akan mengganggu pelaksanaan pemilu. Menurutnya pemilu yang berkualitas perlu dimulai dengan persiapan yang baik.
"Akan rumit dan bisa ganggu persiapan pelaksanaan Pemilu," kata Mardani.
PDIP Setuju Coblos Partai
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak mempersoalkan jika Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional tertutup. Hasto menilai coblos gambar partai justru dapat mencegah terjadinya liberalisasi politik.
"Saya melakukan penelitian secara khusus dalam program doktoral saya di Universitas Indonesia, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai-partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menciptakan dampak kapitalisasi politik, munculnya oligarki politik, kemudian persaingan bebas dengan segala cara," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (30/12/2022).
Dengan demikian, Hasto mengatakan sebagaimana keputusan Kongres V PDIP bahwa sistem pemilu bisa dilakukan dengan proporsional tertutup. Terlebih, sebut dia, Pemilu 2024 merupakan ajang parpol untuk saling berkontestasi.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan sistem proporsional tertutup justru akan mendorong kaderisasi di parpol dan mencegah terjadinya liberalisasi politik. Di sisi lain, menurutnya, sistem ini juga dapat memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR.
"Dan hal tersebut akan mendorong proses kaderisasi di partai politik dan berdampak kepada mencegah berbagai bentuk liberalisasi politik. Dan selanjutnya memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR," katanya.
"Dan pada saat bersamaan karena ini adalah pemilu serentak antara pileg dengan pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, sebab pelaksanaan Pemilu menjadi lebih sederhana," sambungnya.
Lihat juga video 'Hensat Prediksi Angka Elektabilitas Capres di 2023 Bakal Berubah':
