.webp)
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan resolusinya di 2023. DKPP berharap situasi politik yang kini kian terasa membawa pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan bersih dan adil.
Ketua DKPP Heddy Lugito menyoroti saat ini wacana perpolitikan sedang diwarnai perdebatan mengenai sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. Namun, apapun keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara ini, dia berharap Pemilu 2024 tetap berlangsung sesuai dengan aturan.
"Apa pun putusan MK kelak, yang jelas pemilu bersih, adil, dan jujur merupakan syarat utama tatanan demokrasi," ujar Heddy saat dihubungi, Minggu (1/1/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pelaksanaan pemilu yang adil dan jujur akan menghasilkan pemimpin yang berintegritas. Dia menyebut hal itu juga harus didukung dengan penyelenggara pemilu yang profesional.
"Agar pemilu menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan amanah, kita mesti memulai dengan memastikan bahwa para penyelenggara pemilu juga berintegritas dan amanah pula," ujarnya.
"Bangsa Indonesia membutuhkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berkualitas secara moral dan profesional sebagai kunci untuk terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, bersih, terbuka, dan akuntabel," sambungnya.
Lebih lanjut, Heddy memastikan DKPP akan melaksanakan tugas sebaik mungkin dalam menjaga integritas jajaran penyelenggara pemilu. Salah satunya, kata dia, dengan menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
"Di sini, penetapan sanksi terhadap penyelenggara pemilu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika yang terjadi," kata Heddy.
Heddy mengatakan pelanggaran etika yang serius akan mengganggu legitimasi penyelenggaraan pemilu. Dia menyebut DKPP tidak akan ragu menindak para pelanggar etika serius, demi terwujudnya pemilu yang adil dan jujur.
"Pelanggaran atas integritas, moralitas dan profesionalisme itu perlu diberi bobot yang tinggi dalam penanganannya. Ketegasan DKPP terhadap pelanggaran etik penyelenggara pemilu juga sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu," tuturnya.
Simak Video 'Diduga Curang, 11 Komisioner KPU-KPUD Dilaporkan ke DKPP':
