Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujarnya.
Respons Keras NasDem
Partai NasDem lalu merespons keras pernyataan PDIP itu. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menuding PDIP hendak mengeluarkan NasDem dari koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
Ali mulanya mengatakan bahwa langkah reshuffle kabinet merupakan sepenuhnya hak Jokowi semata sebagai presiden.
"Kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja menteri itu ada di tangan presiden. Jadi orang lain tidak punya kewenangan untuk melakukan itu," kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12).
Ali kemudian menyinggung pernyataan elite PDIP, Djarot Saiful Hidayat, yang meminta kinerja menteri-menteri NasDem dievaluasi. Menurut Ali, bukan pertama kalinya menteri NasDem jadi sorotan PDIP.
Ali menilai hal itu dilakukan PDIP agar NasDem dikeluarkan dari koalisi pemerintahan. Namun Ali mengaku tidak mengetahui alasannya.
"Itu hal yang sudah berulang-ulang dari satu kader ke kader yang lain mengatakan hal yang sama. Intinya menginginkan supaya NasDem itu keluar dari pemerintahan. Itu intinya kan. Karena saya nggak ngerti apa alasannya. Jadi sekali lagi bahwa Pak Jokowi tahu kebutuhan kabinetnya seperti apa, ya," kata Ali.
(fas/gbr)