.webp)
PDIP Dorong Jokowi Evaluasi Mentan-Menteri LHK
PDI Perjuangan (PDIP) merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan kembali melakukan reshuffle kabinet. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setuju ini merupakan waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
"Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi," ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
"Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya," kata Djarot.
"Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki bulog, data yang dimiliki Bappenas (Badan Pangan Nasional), buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," sambungnya.
Oleh karena itu, menurutnya, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dua menteri yang merupakan kader Partai NasDem, perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan.
"Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya," ujarnya.
NasDem Yakin Tak Di-reshuffle
Partai NasDem turut merespons sinyal Jokowi yang membuka kemungkinan akan kembali melakukan reshuffle kabinet. Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali menekankan langkah reshuffle kabinet yang nantinya diambil Jokowi harus dilihat sebagai bentuk penguatan sistem di pemerintahannnya.
"Gini, kalau Pak Jokowi berbicara soal reshuffle itu kan hak dia. Karena beliau memiliki kewenangan, prerogatif untuk melakukan reshuffle, artinya beliau dapat melakukan itu. Cuman berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun kebijakan presiden tentang reshuffle hendaknya kita pandang sebagai suatu bentuk penguatan sistem pemerintahan," kata Ali kepada wartawan, Jumat (23/12).
Ali memandang keputusan Jokowi dalam me-reshuffle kabinet tidak ada kaitannya dengan geliat parpol yang belangan ini bermanuver menjelang Pilpres 2024. Dengan demikian, Ali memastikan pihaknya terbuka atas apapun keputusan Jokowi, termasuk apabila menterinya kena reshuffle.
"Orang yang di-reshuffle selalu kita pandang bahwa tidak cakap dalam melakukan tugasnya. Jadi bagi kita tidak ada hubungannya dengan politik," kata dia.
"Kemudian nanti bahwa di tengah jalan menteri-menteri NasDem dianggap tidak cakap dalam membantu presiden, ya, silakan ganti," imbuhnya.
Lebih lanjut, Ali memastikan bakal terus mendukung pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya. Ali menekankan komitmen itu tidak bisa dilanggar oleh NasDem.
"Bagi NasDem komitmen itu tidak bisa dilanggar denan alasan apapun. Mendukung Jokowi itu adalah komitmen. Jadi NasDem memegang teguh itu. Jadi seperti kesatria, ketika dia berjanji, janjinya bisa dipegang," katanya.
(fca/fca)
