.webp)
Koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin ramai-ramai membantah bakal calon presiden dari NasDem, Anies Baswedan, soal pemerintah terkadang 'mematikan' kritik. PKS membela Anies dengan menyebut mantan Gubernur DKI itu pasti punya dasar saat bicara.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai wajar jika publik berpersepsi pemerintah membungkam kritik, termasuk Anies. Mardani lalu membawa-bawa KUHP baru yang dianggap sebagai bagian dari alat membungkam kritik.
"Pertama, wajar ada persepsi pemerintah membungkam kritik. Apalagi di ancaman hukuman di KUHP baru," kata Mardani kepada wartawan, Sabtu (17/12/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mardani kemudian menyinggung kasus yang menjerat Syahganda Nainggolan, Haris Azhar dkk sebagai tersangka. Dia menilai hal itu dinilai publik bagian dari membungkam kritik. Oleh karena itu, Mardani menilai pernyataan Anies terkait pemerintah kadang mematikan kritik mempunyai dasar.
"Karena itu, pernyataan Mas Anies ada dasar. Ketiga, demokrasi tanpa kritik justru berbahaya," ucapnya.
Pernyataan Anies soal Pemerintah Kadang 'Matikan' Kritik
Anies sebelumnya bicara terkait dirinya yang kerap mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Dia lalu sempat menyinggung terkait pemerintah saat ini yang terkadang justru mematikan kritik tersebut.
Momen Anies membahas terkait kritik ini disampaikan dalam podcast bersama Imam Priyono dan Hendri Satrio seperti disiarkan di YouTube R66 Newlitics. Anies awalnya menjelaskan terkait dirinya yang kerap mendapatkan reaksi penolakan dari pihak lain ketika melakukan sesuatu.
"Normal (orang lain menolak), apa sih yang disebut kecewa? Kecewa itu kalau tidak sesuai harapan, kalau dia sesuai harapan ya nggak usah kecewa, kita yang sudah belajar ilmu, kemudian ke sekolah, pendidikan, baca, baca sejarah, tidak ada dalam sejarah yang dalam gelanggang politik 100 persen sependapat. Kan nggak ada, coba kasih contoh 100 persen sependapat," kata Anies Baswedan saat ditanya soal penolakan terhadap dirinya seperti dilihat detikcom, Sabtu (17/12). detikcom telah diizinkan mengutip konten podcast tersebut oleh Hendri Satrio.
Anies menjelaskan, dalam berpolitik, pasti ada pihak yang tidak sependapat. Dia mengaku tidak panik ketika hal itu terjadi.
Anies lalu menceritakan pengalamannya ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu.
Anies lalu menyinggung pemerintah yang kadang mematikan kritik tersebut. Dia mengaku heran lantaran kritik itu sesungguhnya edukasi publik, selama bukan hoax dan ujaran kebencian.
"Nah, kita kadang-kadang kalau di pemerintahan matiin tuh kritiknya tuh, tolong dong ditelepon jangan kritik lagi nih. Sebentar, itu sesungguhnya public education, ada selamanya, selama faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian, gitu kira-kira, itu normal. Jadi misal ada sebagian yang merasa tidak setuju, nggak apa, toh ada yang setuju juga," jelas Anies.
Simak Video 'PDIP Balas Tudingan Anies yang Sebut Pemerintah Matikan Kritik':
