Dihujani Kritik, Benny Rhamdani Klarifikasi soal 'Izin Tempur' ke Jokowi

ADVERTISEMENT

Dihujani Kritik, Benny Rhamdani Klarifikasi soal 'Izin Tempur' ke Jokowi

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Rabu, 30 Nov 2022 18:29 WIB
Kepala BP2MI Benny Rhamdani
Benny Rhamdani (Foto: dok. BP2MI)
Jakarta -

Pernyataan Kepala BP2MI sekaligus Ketua Relawan Jokowi Barikade 98, Benny Rhamdani, dalam video viral soal minta 'izin tempur' ke Jokowi dihujani kritik. Benny mengklarifikasi potongan pernyataannya dalam video tersebut.

Benny mengatakan pernyataannya itu disampaikan kepada Jokowi dalam forum yang terbuka sebelum acara akbar di Stadion GBK dimulai. Benny menyebut narasi-narasi video atas potongan pernyataannya sengaja dibangun agar berkonotasi negatif.

"Jadi gini, pertemuan sebagaimana video beredar, ya, itu bukan pertemuan tertutup, lo. Jadi ini seolah-olah pertemuan tertutup, video itu bocor, kan, gitu. Itu narasi yang dibangun untuk membenarkan tuduhan-tuduhan liar, negatif, atas video itu. Kita jangan terjebak. Itu pertemuan biasa, terbuka, dan video itu adalah video yang menurut kami tidak ada yang istimewa," kata Benny, Rabu (30/11/2022).

"Itu adalah obrolan biasa sebagaimana kalau kami bertemu dengan presiden, relawan selalu diberi kesempatan untuk menyampaikan jika ada pandangan, masukan, saran, untuk Presiden. Itukan di sela-sela acara di GBK sebelum dimulai, ya," imbuhnya.

Benny mengatakan para relawan Jokowi kerap menyampaikan pandangan dan masukan mengenai isu-isu kebangsaan, termasuk implementasi kebijakan Jokowi di lapangan. "Yang disampaikan oleh teman-teman relawan itu selalu terkait dengan masalah kebangsaan, masalah-masalah program pemerintah apakah sudah berjalan baik atau ada hambatan di lapangan, kan, gitu, ya. Kita berbicara berbagai dimensi, lho. Dimensi ekonomi, sosial, hukum, sampai urusan PPPK, kebijakan terkait honorer itu dibahas, disampaikan kepada presiden," kata Benny.

Benny menjelaskan, dalam konteks utuh, pihaknya menyampaikan situasi terkait isu kebangsaan yang menurutnya banyak terjadi di lapangan. Saat itu, kata Benny, dirinya menyampaikan masih ada kelompok-kelompok yang menyerang pemerintah dengan cara-cara yang menodai demokrasi dan menabrak ketentuan hukum.

"Yang saya sampaikan adalah, 'Pak Presiden, kita melihat situasi kebangsaan, ini kok sejak pilpres hingga pilpres selesai, sampai sekarang, selalu ada kelompok-kelompok yang menyerang pemerintah. Dengan cara-cara yang menodai demokrasi, dengan cara-cara yang menabrak hukum," ujar Benny.

Benny melanjutkan, kelompok ini melakukan ekspresi-ekspresi intoleransi secara terbuka. Dia menilai hal ini bukan dikategorikan sebagai bentuk kritik.

"Misalnya, saya urai tuh ya, dalam pertemuan awal. Misalnya apa, penyebaran kebencian, hoaks, fitnah, adu domba, bahkan memunculkan sentimen suku dan agama lalu dibenturkan di lapangan, menghina simbol-simbol negara. Pak Jokowi dituduh PKI, Istana dituduh sebagai sarang komunis, Ibu Negara dihinakan, diibaratkan seperti pembantu rumah tangga. Ekspresi-ekspresi intoleransi. Bayangkan, ekspresi-ekspresi intoleransi itu diekspreksikan terbuka," kata dia.

"Nah dalam pandangan saya dan relawan ini ancaman bagi kebangsaan. Artinya ini serangan-serangan kepada pemerintah yang bukan lagi dikategorikan kritik," imbuhnya.

Oleh karena itu, Benny menilai apa yang dilakukan kelompok-kelompok itu harus disikapi dengan tindakan hukum. Benny merasa heran jika ada yang mempertanyakan pandangannya tersebut.

"Sekarang masuk ke poin pentingnya. Di video itu dua kali saya katakan, 'Izin Pak Presiden, kalau begitu tegakan hukum'. Kami mendorong penegakan hukum. Coba apa yang salah dari sikap kami, sekalipun kami marah dalam video itu, jelas kami dorong penegakan hukum. Apa yang salah," kata dia.

Simak Video 'Jokowi Ketawa Ditanya soal PDIP Minta Relawan Izin Tempur Ditinggalkan':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/isa)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT