.webp)
Ketua BP2MI Benny Rhamdani merespons pernyataan Ketua DPP PDIP Said Abdullah agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan relawan. Dia menyebut Said belum mengetahui isi pembicaraannya secara lengkap.
"Karena Pak Said mungkin tidak memahami secara utuh isi pembicaraan, apalagi hanya dengan modal potongan video. Jadi dimaklumi lah sama saya, pernyataan Pak Said," kata Benny saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).
Benny memaklumi jika Said beranggapan relawan menjerumuskan Jokowi. Hanya saja, jika hanya melihat potongan video, lanjut dia, publik bisa berasumsi lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan modal video pendek apalagi yang sudah direproduksi ya, ditambah narasi ya pasti akan implementasinya menjadi sesat. Tapi, dengan penjelasan saya tadi kan tentunya bisa menjawab ya, termasuk menjawab apa yang diduga oleh Pak Said," ungkap dia.
Sebelumnya, PDIP merespons video viral relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta izin tempur. PDIP meminta Jokowi meninggalkan relawan tersebut.
Video viral tersebut menampilkan Benny Ramdhani yang juga Kepala BP2MI sedang berbicara tatap muka dengan Jokowi. Benny Rhamdani dan Jokowi duduk di ruangan yang dipenuhi relawan. Benny lalu menyampaikan saran kepada Jokowi mengenai serangan lawan sembari meminta izin kepada Jokowi untuk tempur.
"Kita gemes, Pak, ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak," demikian pernyataan Benny yang kini menjadi sorotan.
Simak selengkapnya pernyataan Said di halaman berikutnya.
Lihat Video: Klarifikasi Benny Rhamdani usai Viral Minta Izin Tempur ke Jokowi
Ketua DPP PDIP Said Abdullah telah melihat video tersebut. Said menilai relawan tersebut justru menjerumuskan Jokowi. Dia mengatakan tugas presiden menyatukan semua pihak.
"Bagi saya, kepada para relawan, tolonglah sebagaimana Pak Hasto (Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto) sampaikan, jangan kemudian mendorong-dorong presiden kita kepada tempat yang tidak semestinya. Tugas presiden itu menyatukan kita semua," kata Said kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/11).
Said mengatakan Jokowi sebagai presiden harus menerima kritik yang disampaikan. Menurutnya, relawan tidak bisa meminta Jokowi untuk melawan para pihak yang berseberangan.
"Kalau ada perbedaan, ada yang kemudian mengkritik Bapak Presiden, selagi kritiknya proporsional, tidak menghina Bapak Presiden, itu harus diterima. Tidak bisa relawan meminta Bapak Presiden atau dia sendiri akan melawan atau meminta Presiden bikin undang-undang untuk mengkriminalisasi orang yang berbeda. Maka sebenarnya kalau itu dilakukan maka akan menjerumuskan Bapak presiden kita," katanya.
Terlebih, lanjut Said, Jokowi memiliki etika yang luar biasa. "Bayangin aja minta restu untuk gempur orang, ya presiden kita punya etik yang luar biasa," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Said pun mengungkit pencapaian Jokowi selama kepemimpinannya yang dianggap telah mengukir legasi. Said meminta Jokowi meninggalkan relawan tersebut.
"Menurut hemat saya, sudahlah, legacy-nya sudah luar biasa, soft landingnya biar enak. Kalau ada relawan 'yang seperti itu' tinggalkan saja. Itu bukan relawan itu," kata Said.
(maa/maa)
