.webp)
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali yang mewanti-wanti rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat batal jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies Baswedan. Mardani menyebut PKS tentu memperjuangkan kadernya untuk maju mendampingi Anies di Pilpres 2024.
"PKS tentu berharap dan berusaha ada kader yang maju," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (25/10/2022).
Namun, Mardani mengatakan PKS menyerahkan keputusan siapa-siapa yang nanti dipilih untuk menjadi cawapres Anies. Menurutnya, PKS akan legawa menerima hasil musyawarah dengan Demokrat dan NasDem.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Semua mesti legowo, serahkan pada calon presiden dan musyawarah. (PKS) Siap menerima keputusan apapun dari hasil musyawarah," ucapnya.
PKS Usulkan Aher
Untuk diketahui, Anies Baswedan diberi kebebasan oleh partai pengusungnya, NasDem, untuk memilih sendiri cawapres pendampingnya di 2024. Tak cuma AHY, belakangan PKS mendorong kader internalnya Ahmad Heryawan atau Aher mendampingi Anies Baswedan.
PKS sendiri, lewat juru bicaranya M Kholid, membeberkan bahwa nama Aher muncul dari internal partai. Kholid menyebutkan nama cawapres yang bakal diusulkan mulanya ada lima nama yakni Ahmad Heryawan, Hidayat Nur Wahid, Iwan Prayitno, Ahmad Syaikhu, dan M Sohibul Iman.
Dari lima nama itu, lanjutnya, kemudian mengerucut menjadi satu nama. Kholid menuturkan nama Aher dipertimbangkan Majelis Syura untuk diusulkan ke bakal poros koalisi.
"Dari lima ini kita komunikasikan. Lima kan kebanyakan tuh, lalu dikomunikasikan kalau dibuat mengerucut dari internal kita kalau diminta satu orang dari PKS, pimpinan mengerucut kepada Ahmad Heryawan sebagai salah satu kandidat yang kita usulkan," kata Kholid kepada wartawan usai mengisi acara KedaiKOPI, Minggu (23/10).
NasDem Wanti-wanti Rencana Koalisi Batal
Sebelumnya, mencuat nama AHY dan Aher sebagai figur yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Partai NasDem, parpol calon mitra koalisi Demokrat dan PKS, menilai munculnya dua nama itu wajar dan mekanismenya diserahkan ke masing-masing parpol.
"Apa yang hari ini mengemuka di publik tentang dua figur tersebut itu adalah hal yang sah, normal, wajar, karena itu menjadi mekanisme internal partai masing-masing," kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (25/10).
Simak Video: Anies Rapat Bareng NasDem-PKS-Demokrat Bahas Cawapres
Ali menekankan dalam membangun sebuah koalisi tidak hanya untuk menggabungkan beberapa parpol agar memenuhi syarat pencapresan atau presidential threshold sebesar 20%. Akan tetapi, koalisi dibentuk untuk menyamakan persepsi dan pandangan.
"Selalu saya bilang bahwa dalam membangun koalisi itu menjadi salah satu hal yang harus didiskusikan, jadi dalam koalisi itu tidak hanya menggabungkan partai untuk memenuhi syarat keterpenuhan pencapresan, tapi juga mempersamakan persepsi dan pandangan," jelas Ali.
Ali melanjutkan, saat ini ketiga parpol sedang fokus mematangkan format bakal poros koalisi. Menurunya, hingga kini belum ada kesepakatan koalisi antara NasDem, Demokrat, dan PKS.
"Kita kan sampai hari ini belum ada kesepakatan koalisi kan. Dengan belum ada kesepakatan koalisi artinya belum ada kesepakatan. Belum bisa kita bicarakan tentang hal-hal yang menyangkut di luar kesepakatan berkoalisi," ujarnya.
Ali kemudian menyinggung terkait kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang sempat diungkap Anies. Ali menyebut cawapres Anies harus memberikan efek elektoral.
"Kalau kata Anies kriteria calon yang akan menjadi wakilnya adalah orang yang memberikan efek elektoral buat capres, Jadi kalau demikian, maka pemilih PKS, Demokrat dan NasDem itu menjadi satu kesatuan untuk memenangkan Pak Anies," ucapnya.
Ali juga menyatakan koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS tidak akan terbentuk jika ada persyaratan kader partai harus menjadi cawapres Anies. Meski demikian, Ali menilai mencuatnya kedua nama itu merupakan hal yang sah dan wajar.
"Kan koalisi belum terbentuk. Nah kalau kemudian nanti menjadi persyaratan satu partai untuk berkoalisi harus kadernya menjadi wakil, maka kita pastikan koalisi itu tidak akan terjadi," jelas Ali.
"Kalau tiga partai berkoalisi, tiga-tiganya mengajukan calon wapres, terus bagaimana solusinya? Apa tiga-tiganya mau diambil? Kan nggak mungkin, hanya satu. Terus kalau hanya satu wapres, duanya dapat apa? Kan begitu kan, maka bisa jadi terjadi transaksionalis itu, tapi untuk sebagai wacana saya pikir sah-sah saja," sambungnya.
Lebih lanjut, Ali menilai tidak akan terjadi kesepakatan jika kedua partai itu mengajukan syarat kadernya harus menjadi cawapres mendampingi Anies.
"Artinya begini, kalau dua-duanya bertahan harus jadi cawapres kan pada akhirnya nggak mungkin terjadi kesepakatan kan," imbuhnya.
(fas/idn)
