.webp)
DPP PDIP memberikan sanksi teguran ringan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkait urusan Pilpres 2024, berbeda dengan yang diterima 'Dewan Kolonel', loyalis Puan Maharani, yang mendapat peringatan keras dan terakhir. Ada apa di balik beda sanksi PDIP ke Ganjar dan 'Dewan Kolonel'?
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengulas beda sanksi PDIP ke Ganjar dan 'Dewan Kolonel'. Menurut Adi, friksi mulai tampak di internal PDIP.
"Ini menunjukkan friksi di internal PDIP mulai mencuat ke permukaan. Tak bisa dibantah. Karena ada elite PDIP yang mulai berani membandingkan teguran ke 'Dewan Kolonel' yang notabene loyalis Puan dan 'siap nyapres' Ganjar dinilai berbeda," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Selasa (25/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, dia menduga mulai ada pengkubuan di internal PDIP. Dia menyinggung sikap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menurutnya kerap menjadi 'dewa penyelamat' bagi Ganjar.
"Itu artinya, di internal partai banteng pengkubuannya muali menyeruak. Publik tak pernah tahu bagaimana mekanisme sanksi itu diberikan, yang jelas apa yang tampak di permukaan jadi ukuran. Sejak awal sudah terlihat Sekjen PDIP kerap jadi 'dewa penyelamat' Ganjar melalui statementnya yang menetralisir serangan keras sejumlah elite PDIP ke Ganjar," kata Adi.
Adi memberi contoh aksi Hasto yang menurutnya menetralisir serangan elite PDIP ke Ganjar.
"Misalnya saat Ganjar dilarang bicara capres, Hasto tampil ke publik bahwa ada 4 kader PDIP potensial layak dikaitkan dengan 2024. Ada Puan, Ganjar, Risma, dan Azwar Anas. Ini menegaskan bahwa PDIP surplus kader layak maju bukan hanya mbak Puan. Misalnya juga ketika Ganjar menyatakan 'siap nyapres', Hasto kembali tampil ke publik minta jangan dijadikan gimmick. Publik menilainya itu sebagai bentuk pasang badan Hasto ke Ganjar," ujar Adi.
Simak beda tegurannya di halaman berikutnya.
Saksikan Video 'Ganjar soal Ucapan 'Siap Nyapres': Semua Kader Mesti Siap!':
