.webp)
PDIP memberi teguran lisan kepada Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo buntut pernyataan 'siap nyapres'. Selain Ganjar, PDIP juga pernah menegur dewan kolonel. Teguran yang diterima Ganjar dan dewan kolonel dinyatakan berbeda jauh sifatnya.
Peringatan keras terhadap 'Dewan Kolonel' disampaikan DPP PDIP lewat surat tertanggal 5 Oktober 2022. PDIP menegaskan pembentukan Dewan Kolonel tidak tercantum dalam AD/ART partai.
Surat tersebut menuliskan 'PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR'. Isi surat itu menjelaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel, yang merupakan loyalis Puan Maharani, tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Selain itu, surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, surat tersebut juga menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. PDIP menyatakan pembentukan 'Dewan Kolonel' melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Teguran ke Ganjar
Tak berselang lama, PDIP menegur Ganjar Pranowo imbas pernyataannya soal 'siap nyapres'. Teguran itu bersifat lisan dan disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komuardin Watubun di markas PDIP, Jakarta, Senin (24/10). Sanksi ini diberikan setelah PDIP mengklarifikasi Ganjar.
Pernyataan Ganjar dinyatakan DPP PDIP tidak melanggar. Akan tetapi, Ganjar tetap dikenakan sanksi karena tafsiran-tafsiran yang muncul setelahnya.
"Setelah kami sampaikan klarifikasi, meskipun beberapa waktu lalu saya sampaikan ke media dan setelah kami menilai dari aturan organisasi meskipun dia tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik," ujar Watubun
"Maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar Pranowo," sambungnya.
Simak juga Video: PDIP Akan Beri Sanksi Dewan Kolonel Pendukung Puan Maharani
