.webp)
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menuding Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mendorong agar partainya keluar dari koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hasto pun merespons tudingan itu.
"Sekarang mari kita bayangkan, ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi. Lalu, di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah," kata Hasto usai acara 'Turnamen Bulutangkis Persahabatan' di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10/2022).
NasDem telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Menurut Hasto pengumuman calon presiden menyentuh permasalahan etika.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto lantas menyinggung pernyataan Zulfan Lindan soal Anies antitesis Jokowi. Zulfan Lindan sendiri dinonaktifkan dari kepengurusan NasDem buntut pernyataan terkait Anies antitesis Jokowi itu.
"Maka di situ menyentuh aspek etika di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Karena sudah mengumumkan suatu capres yang secara sadar dinyatakan itu sebagai antitesa dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi," katanya.
Menurutnya, hal itu menimbulkan permasalahan di dalam pemerintah. Terutama pembahasan di kabinet yang umumnya bersifat rahasia dan strategis.
"Karena hal-hal yang dibahas oleh Bapak Presiden Jokowi dalam rapat-rapat kabinet terbatas. Hal-hal yang sifatnya sangat rahasia, yang selama ini terus dikritisi meskipun dalam demokrasi dibuka ruang untuk memberikan kritik. Tetapi terkait dengan strategi pemerintahan, ini kan diperlukan suatu jajaran kabinet yang sangat solid," kata Hasto.
Semestinya, lanjut Hasto, kepentingan dari koalisi pemerintahan untuk membawa keberhasilan kabinet Indonesia Maju. Bukan justru, untuk kepentingan partai.
"Terlepas dari berbagai tarik menarik kepentingan Pilpres, yang orientasinya hanya tunggal, yaitu membawa keberhasilan bagi kabinet Indonesia Maju untuk rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk partai. Karena menteri yang sudah bergabung dengan presiden ini sepenuhnya menjadi pembantu presiden," paparnya.
Untuk diketahui, ada 3 menteri yang berasal dari NasDem dan tergabung dalam pemerintahan Jokowi, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Simak pernyataan Waketum NasDem pada halaman selanjutnya.
