.webp)
Menko Polhukam Mahfud Md menyebut PDI Perjuangan akan mengusulkan sistem pemilihan legislatif (pileg) proporsional tertutup. Ketua KPU Hasyim Asyari juga mengaku lebih setuju dengan sistem tersebut.
"Kalau KPU ditanya, ya pilih proposional tertutup karena desain surat suaranya cuma 1 berlaku di semua dapil. Bukannya KPU mengusulkan ini enggak ya, tapi kalau ditanya di antara pilihan itu ya pilih proposional tertutup karena desain surat suaranya lebih simpel," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/10/2022).
Hasyim mengaku ada sejumlah pertimbangan yang membuat dirinya lebih memilih sistem pileg proporsional tertutup. Salah satunya karena surat suara yang hanya membutuhkan satu desain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau ditanya lebih simpel mana mendesainnya, lebih simpel proporsional daftar calon tertutup. Nggak ada nama calonnya di surat suara. Template-nya sama se-Indonesia raya," ucap Hasyim.
Dia juga mengatakan anggaran sistem pileg proporsional tertutup jauh lebih murah.
"Tapi KPU dari segi sistem kan ikut UU, tapi kalau ditanya ya pertimbangannya konsekuensi dari pilihan sistem itu apa? Konsekuensinya dicetak suara, desain surat suara itu kalau lebih simpel proposional tertutup, dari segi anggaran juga lebih hemat drastis," jelas Hasyim.
"Ya ini kan pilihan sistem membawa konsekuensinya, rumit atau tidak, desain, biaya," lanjutnya.
Usulan Pileg Proporsional Tertutup
Mahfud Md bicara soal kemungkinan diadakannya kembali pileg tertutup. Mahfud menyebut nantinya PDIP akan mengusulkan pemilu proporsional tertutup.
"Pertama saya ingin menyampaikan dukungan kepada pihak penyelenggara PDIP yang sama-sama salah satunya nanti agar pilkada, eh pemilu itu kembali ke proporsional tertutup," ujar Mahfud di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
PDIP: Usul Pileg Tertutup untuk Setelah Pemilu 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan usulan partainya soal pileg dengan menerapkan sistem proporsional tertutup ditujukan setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dengan demikian, Hasto mengatakan Pileg 2024 akan tetap digelar secara serentak terbuka.
"Itu untuk next, ya. Itu penataan sistem politik pascapemilu 2024," kata Hasto di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (13/10).
Hasto mengatakan sebetulnya pihaknya menghendaki usulan itu diterapkan pada pileg sebelumnya. Namun, kata dia, usulan itu diurungkan karena gelombang pandemi COVID-19.
"Sebenarnya kita ingin menata sebelumnya. Cuma karena pandemi, maka kepentingan bangsa dan negara itu kita kedepankan sehingga nggak ada revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik," jelas Hasto.
"Tetapi dalam decide ke depan itu kita akan melakukan penyempurnaan. Bahkan Prof Mahfud juga tadi sudah mengakui bahwa sistem proporsional masyarakat tertutup itu jauh lebih relevan mengingat peserta pemilu adalah partai politik," sambungnya.
(ain/jbr)
