.webp)
Wacana pemilihan kepala daerah atau pilkada dikembalikan lewat DPRD muncul kembali usai dibahas oleh MPR RI dan Wantimpres. Wacana tersebut dinilai lahir kembali lantaran kekuatan politik yang ada saat ini bisa dijinakkan oleh penguasa.
Analisis tersebut disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menyebut kondisi kekuatan politik saat ini lah yang mengakibatkan wacana-wacana semacam itu muncul kembali di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
"Wacana ini muncul karena hampir semua kekuatan politik selama ini bisa dijinakkan. Sudah banyak contoh kasus keputusan politik kontroversial disahkan tanpa protes kuat dari aktor politik seperti partai hingga pegiat demokrasi," kata Adi saat dihubungi, Selasa (11/10/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adi mengatakan kekuatan politik saat ini bisa dikendalikan dengan mudah oleh penguasa. Walaupun, kata dia, wacana yang ada berbahaya bagi demokrasi.
"Wacana pilkada dipilih DPRD mencuat kembali mengarah ke arah sana. Bahwa semua kekuatan politik di negara bisa dikendalikan dengan mudah. Padahal ini bahaya bagi demokrasi," ucapnya.
 Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno (Dok Adi Prayitno) Foto: Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno (Dok Adi Prayitno) |
Lebih lanjut, Adi menilai wacana Pilkada dikembalikan ke DPRD bisa mengembalikan demokrasi Indonesia ke masa kelam. Yang lebih aneh lagi, menurutnya, wacana ini muncul dari orang-orang yang dulu mantan aktivis di masa kelam Indonesia.
"Kepala daerah dipilih DPRD akan mengembalikan Indonesia pada abad jahiliyah penuh kegelapan. Anehnya, yang sering mewacanakan seperti ini adalah mereka yang dulunya ngaku mantan aktivis," ujarnya.
Simak video 'MPR dan Wiranto Cs Bertemu Bahas Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada':
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
