ADVERTISEMENT

Indikator Politik: Kejagung Jadi Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 02 Okt 2022 15:56 WIB
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung)
Gedung Kejagung. (Foto: dok. Kejagung)
Jakarta -

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegakan hukum. Hasilnya, tingkat kepercayaan publik ke Kejaksaan Agung (Kejagung) paling tinggi yakni sebesar 75%.

Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki margin of error +-2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan Kejagung menjadi lembaga penegak hukum dengan tingkat trust paling besar dari 3 lembaga lainnya, yaitu pengadilan, KPK, dan Polri. Burhanudin menuturkan munculnya Kejagung sebagai lembaga paling dipercaya menjadi fenomena baru.

"Ini kita tanya penegakan hukum di antara 4 lembaga penegakan hukum. Seberapa percaya masyarakat terhadap 4 lembaga ini dalam penegakan hukum itu yang paling tinggi tingkat trust diberikan kepada Kejaksaan Agung. Ini mengonfirmasi survei-survei sebelumnya ya, yang menunjukkan Kejagung sekarang tampil sebagai lembaga yang paling dipercaya publik total 75%," kata Burhanudin dalam pemaparannya secara daring, Minggu (2/10/2022).

"Terus terang sejak saya aktif di dunia riset opini publik baru belakangan ini Kejaksaan Agung paling dipercaya publik. Ini memang preseden baru dalam dunia opini publik," lanjutnya.

Dalam survei itu, pengadilan menjadi lembaga penegak hukum kedua yang paling dipercaya. Disusul KPK dan Polri di urutan terakhir.

Berikut urutan tingkat kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum menurut survei Indikator, Minggu (2/10):

Kejagung 75%
Pengadilan 74%
KPK 73%
Polri 63%

(fca/gbr)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT