.webp)
Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi mengajukan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar Presiden Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres). Gerindra pun buka suara.
"Prinsip setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memilih dan berhak untuk dipilih. Berhak memilih dan berhak dipilih adalah orang yang tidak melanggar peraturan dan undang-undang," kata Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2022).
Muzani juga menanggapi munculnya wacana Jokowi dapat maju lagi di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Jika Jokowi dapat maju lagi menjadi cawapres, dia mengatakan hal itu adalah sebuah kehormatan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tentang nama-nama, ada Jokowi, ada apa, bagi kami semuanya adalah kehormatan karena itu adalah orang-orang terbaik bangsa putra-putra terbaik banga, putri-putri terbaik bangsa yang reputasi jejaknya dan track recordnya sudah cukup jelas," jelas Muzani.
Muzani mengatakan wacana Jokowi menjadi cawapres Prabowo muncul dari pihak di luar partai. Gerindra, kata Muzani, sedang mengecek kebenaran wacana itu.
"Ya apa namanya itu kan wacana yang terjadi di luar, jadi kita juga sedang mengecek apa iya apa benar," ujarnya.
Muzani mengaku belum mendiskusikan wacana dengan Prabowo. Dia menyebut Gerindra saat ini fokus terhadap pencalonan Prabowo di Pilpres 2024 dapat berjalan lancar.
"Kami belum diskusikan tentang itu sama beliau (Prabowo), yang kami diskusikan adalah bagaimana pencalonan beliau bisa jalan lancar," jelas Muzani.
Sebelumnya, Sekretariat Bersama (Sekber) Prabowo-Jokowi 2024-2029 mengajukan judicial review UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sekber meminta UU Pemilu ditafsirkan menjadi Jokowi bisa mencalonkan diri sebagai cawapres.
"Dengan adanya ketentuan yang ada di dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu menimbulkan sebuah pertanyaan mengenai apakah presiden yang sudah menduduki masa jabatan presiden selama dua masa jabatan, dapat mencalonkan diri kembali untuk jabatan yang berbeda, yaitu wakil presiden di periode selanjutnya?" demikian argumen Sekber yang dilansir website MK, Senin (26/9).
"Terkait hal ini, membuat pemohon membutuhkan kepastian apakah presiden yang telah menjabat dua periode dapat maju lagi tetapi sebagai wakil presiden," tegas pemohon.
Simak video 'Prabowo: Saya ke Ponpes API Sebelum Jokowi, Tapi Belum Didoain Jadi Presiden':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Untuk diketahui, beberapa waktu lalu MK memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden 2 periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang ramai di media massa. Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga/putusan MK.
"Pernyataan mengenai isu dimaksud bukan merupakan pernyataan resmi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI," demikian siaran pers Humas MK.
Pernyataan tersebut merupakan respons atas jawaban yang disampaikan dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya melalui chat WA, bukan dalam forum resmi, doorstop, apalagi dalam ruang atau pertemuan khusus yang sengaja dimaksudkan untuk itu.
"Di samping menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri, serta menjalankan fungsi kejurubicaraan, Fajar Laksono merupakan pengajar/akademisi. Oleh karena itu, dalam beberapa kesempatan selama ini membuka ruang bagi wartawan yang ingin, baik bertemu secara langsung di ruang kerja, melalui chat WA, atau sambungan telepon, guna mendiskusikan isu-isu publik aktual, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Umumnya, wartawan ingin mendapatkan tambahan informasi, pemahaman, atau perspektif berbeda guna memperkaya sudut pandang, tidak untuk keperluan pemberitaan," ujarnya.
Jokowi juga sudah buka suara soal wacana dirinya kembali maju di Pilpres 2024 menjadi cawapres. Jokowi mempertanyakan siapa yang menyebarkan isu tersebut.
Jokowi mulanya menekankan bahwa sudah berulang kali dirinya menepis isu maju lagi di Pilpres 2024. Namun, lanjut dia, isu tersebut terus saja muncul.
"Ini yang menyampaikan bukan saya lo ya, urusan tiga periode sudah saya jawab, begitu sudah saya jawab muncul lagi yang namanya perpanjangan, juga sudah saya jawab," kata Jokowi melalui kanal YouTube Setpres, Jumat (16/9).
Jokowi heran isu dirinya kembali berkontestasi di Pilpres 2024 terus saja muncul. Dia lantas mempertanyakan siapa pihak yang memunculkan isu tersebut.
"Ini muncul lagi jadi wapres, itu dari siapa?" tanya dia.
"Kalau dari saya, saya terangkan. Kalau nggak dari saya, saya ndak mau nerangin. Itu saja," sambungnya.
(nhd/haf)
