ADVERTISEMENT

Komisi II DPR Setujui Anggaran KPU di 2023 Rp 15 Triliun

Nahda Utami - detikNews
Selasa, 20 Sep 2022 21:33 WIB
Rapat Komisi II DPR, Selasa (20/9/2022)
Foto: Rapat Komisi II DPR, Selasa (20/9/2022) (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2023 sebesar Rp15 triliun. Anggaran itu terdiri dari program dukungan manajemen dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi.

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang merincikan program dukungan manajemen sebesar Rp 1.993.456.627.000 dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp Rp 13.994.415.374.000. Junimart juga meminta kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk memasukkan pagu tambahan sebesar Rp 7,8 triliun ke dalam pagu alokasi KPU tahun 2023.

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) tahun 2023 sebesar Rp15.987.872.001.000,- dan menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan KPU RI sebesar Rp7.869.445.225.000," kata Junimart saat membacakan kesimpulan rapat Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Selain itu, Komisi II DPR juga menyetujui anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp7,1 triliun masuk ke pagu anggaran.

Junimart menuturkan rincian dana itu digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1.469.601.817.000 dan program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp5.634.220.000.000.

"Meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambah DPR RI anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu RI tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," ujar Junimart.

Lebih lanjut, Junimart mengatakan kesepakatan anggaran ini merupakan tindak lanjut dari hasil konsinyering dua pekan lalu. Dia menyebut tambahan dana sebesar Rp 7 triliun yang diusulkan untuk KPU dan Rp 6 triliun untuk Bawaslu akan dibahas di Banggar DPR.

"Supaya bisa dibahas dalam badan anggaran dan bisa diteruskan kepada Menteri Keuangan untuk direalisasikan," ucap Junimart.

"Ini perlu karena mereka kan bekerja berbasis anggaran. Kinerja berbasis anggaran bukan anggaran berbasis kinerja. Tanpa anggaran mereka tidak bisa bekerja," tambahnya.

(nhd/maa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT