.webp)
Romahurmuziy-Djan Faridz
Dualisme PPP kembali terjadi setelah Suryadharma Ali lengser. Saat itu muncul kekuatan baru di internal PPP yang dikomandani oleh Djan Faridz.
Pada 2 November 2014, Djan Faridz terpilih menjadi Ketum PPP menggantikan Suryadharma Ali. Padahal, saat itu ada muktamar PPP di Surabaya yang menjadikan Rohamurmuziy sebagai Ketua Umum PPP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemenkumham saat itu mengambil sikap, yakni mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil Muktamar VII Bandung, yang menghasilkan Rohamurmuziy sebagai ketum. Kemudian sempat juga terjadi muktamar islah kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz pada 2016.
Meski sudah muktamar islah, Djan Faridz masih berupaya dengan menggugat keputusan Menkumham, hingga akhirnya menang di tingkat PTUN. Namun di tingkat kasasi, Djan faridz kalah.
Suharso-Mardiono
Suharso Monoarfa diberhentikan dari posisi Ketua Umum PPP berdasarkan keputusan Mukernas PPP di Banten dua hari lalu. Muhammad Mardiono lalu ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum PPP.
Meski demikian, keputusan pemberhentian Suharso dianggap ilegal oleh Syaifullah Tamliha. Alasan Tamliha sederhana, yakni karena tak ada undangan Suharso selaku ketua umum di surat undangan Mukernas.
"Mukernas tersebut ilegal, sebab undangan Rapat Pengurus Harian tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen DPP PPP," kata Tamliha, Senin (5/9/2022).
Sekjen PPP Arwani Thomafi juga menyampaikan pernyataan terkait pelengseran Suharso. Arwani mengungkapkan keputusan pemberhentian ditetapkan saat Suharso dalam perjalanan dari Paris, Prancis ke Indonesia.
"Sedang berada di pesawat dari Paris menuju Jakarta. Beliau mendengar adanya keinginan rapat itu via telpon dan WA dan minta ditunda satu hari, karena perjalanan membutuhkan waktu 17 jam," kata Arwani dalam keterangannya, Selasa (6/9/2022).
Sebaliknya, Suharso justru ditolak saat tiba-tiba hadir di agenda bimbingan teknis (Bimtek) PPP hari ini. Untuk diketahui, PPP tengah menggelar Bimtek yang diikuti seluruh anggota DPRD PPP yang dibuka sejak kemarin dan masih berlangsung hingga hari ini.
Penolakan Suharso terlihat dalam sebuah video yang diterima redaksi detikcom. Dalam video dimaksud kedatangan Suharso sempat disambut protes sejumlah peserta acara. Teriakan sahut menyahut pun terdengar.
Selain itu, ada Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani yang terang-terangan menyebut ada kubu-kubuan. Arsul menyebut kader yang menyebut Mukernas pengukuhan Mardiono ilegal adalah kubu Suharso.
"Pak Tamliha kan nggak hadir, nggak aktif, dan tidak ikut rapat pengurus harian dari kemarin. Dia pengurus harian tapi tidak rapat. Kemarin itu semua rapat termasuk pendukungnya Pak Suharso," kata Arsul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9).
"Yang nggak ada Pak Tamliha dan Pak Arwani saja, tapi Pak Zainut Tauhid ada. kemudian bendahara umum dan segala macam itu ada. Itu loh. Kenapa kok tidak kemarin, bilang nggak setuju gitu loh," lanjutnya.
(zak/tor)
