Mukernas Ilegal
Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyebut Suharso tidak mengundurkan diri. Tamliha menyebut Mukernas di Banten yang menetapkan Mardiono menjadi Plt Ketum PPP ilegal. Menurut dia, undangan Mukernas tidak diteken Suharso Monoarfa dan Arwani Thomafi selaku Sekjen.
"Mukernas tersebut ilegal, sebab undangan Rapat Pengurus Harian tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen DPP PPP," ujar Tamliha.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut Tamliha menyatakan Ketua Umum hanya bisa dipilih dan diberhentikan lewat forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, bukan Mukernas.
"Tidak ada kewenangan Pimpinan Majelis memberhentikan Ketua Umum, sebab Ketum PPP dipilih dan diberhentikan lewat Muktamar atau Muktamar Luar Biasa," kata Tamliha.
Pembelaan Atas Mukernas
Sementara itu, Waketum PPP Arsul Sani menegaskan Mukernas di Banten legal dan sesuai AD/ART partai. Arsul mengungkit Tamliha yang tidak hadir di Mukernas dan tidak ikut rapat pengurus harian. Menurut Arsul, dalam Mukernas itu juga dihadiri oleh loyalis Suharso.
Arsul membantah soal Mukernas disebut ilegal. Dia membalas pernyataan Tamliha yang dinilai hanya berkomentar dari jauh. Menurutnya, Tamliha turut diundang di Mukernas.
"Iya dia tidak hadir kok (di Mukernas), di rapat juga nggak hadir. Wong dia ada di dapil kok. Masa dari dapil pedalaman Kalimantan sana dia berkomentar," ujar Arsul.
"Semua diundang," imbuhnya.
(gbr/lir)