.webp)
Majelis Syariah, Majelis Pertimbangan, dan Majelis Kehormatan PPP mengganti Suharso Monoarfa dari kursi Ketum PPP. Riak-riak di internal partai berlambang Kakbah dinilai bakal berdampak ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs Ahmad Khoirul Umam menilai pergantian Ketum PPP sebagai jatuhnya legitimasi politik Suharso di mata kader partai.
"Jika konflik internal ini terus berlanjut menjadi sengketa hukum di tingkat PTUN dan MA, maka dampaknya tidak hanya akan melemahkan soliditas akar politik partai, tetapi juga berpotensi berpengaruh pada keabsahan data verifikasi partai politik yang baru saja didaftarkan di KPU pada bulan lalu," kata Umam kepada wartawan, Senin (5/9/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jika proses mitigasi PPP tidak segera dilakukan, Umam menilai pelemahan sel-sel politik PPP mengancam mesin politik partai. "Jika kondisi itu dibiarkan, ancaman degradasi parliamentary threshold 4% akan membayangi PPP. Jangan sampai Pemilu 2024 menjadi pemilu perpisahan bagi PPP dari jajaran elit partai Senayan," ujar Umam.
Selain itu, pelengseran Suharso juga dinilai akan berdampak serius pada soliditas Koalisi Indonesia Bersatu. Umam menilai akan muncul putusan politis yang mengubah peta koalisi.
 Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam. (Dok istimewa). |
"Bisa jadi, kepemimpinan baru PPP pengganti Suharso akan mengoreksi keputusan politik koalisi. Dari pada di KIB sekedar menjadi pelengkap saja, maka PPP berpeluang dibawa untuk bergabung dengan koalisi lain, yang lebih merepresentasikan karakter nilai-nilai politik Islam, untuk menjaga basis pemilih loyalnya," ujarnya.
Umam mengingatkan PPP menjadi salah satu partai politik yang menurun elektabilitasnya di Pemilu 2019. Dukungan elite partai terhadap pasangan capres disebut tidak merepresentasikan karakter basis pemilih loyalnya.
"Akibatnya, banyak pemilih PPP yang bermigrasi ke partai lain, hingga membuat elektabilitas PPP terkoreksi menjadi 4,52% saja, atau hanya 0,52% di atas ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang ada," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat Video: PPP Pastikan Pelengseran Suharso dari Ketum Tak Pengaruhi KIB
