.webp)
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons Ketua DPP Syaifullah Tamliha yang mengatakan Mukernas pengukuhan Plt Ketum Muhammad Mardiono ilegal. Arsul menegaskan Mukernas di Banten legal dan sesuai AD/ART partai.
"Iya (sesuai AD/ART)," kata Arsul kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/9/2022).
Arsul mengungkit Tamliha yang tidak hadir di Mukernas dan tidak ikut rapat pengurus harian. Menurut Arsul, dalam Mukernas itu juga dihadiri oleh loyalis Suharso.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Tamliha kan nggak hadir, nggak aktif, dan tidak ikut rapat pengurus harian dari kemarin. Dia pengurus harian tapi tidak rapat. Kemarin itu semua rapat termasuk pendukungnya Pak Suharso. Yang nggak ada Pak Tamliha dan Pak Arwani saja, tapi Pak Zainut Tauhid ada. kemudian bendahara umum dan segala macam itu ada. Itu loh. Kenapa kok tidak kemarin, bilang nggak setuju gitu loh," kata Wakil Ketua MPR itu.
Arsul membantah soal Mukernas disebut ilegal. Dia membalas pernyataan Tamliha yang dinilai hanya berkomentar dari jauh. Menurutnya, Tamliha turut diundang di Mukernas.
"Iya dia tidak hadir kok (di Mukernas), di rapat juga nggak hadir. Wong dia ada di dapil kok. Masa dari dapil pedalaman Kalimantan sana dia berkomentar," ujar Arsul.
"Semua diundang," imbuhnya.
Diketahui, Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha menyebut Suharso tidak mengundurkan diri. Tamliha menyebut Mukernas di Banten yang menetapkan Mardiono menjadi Plt Ketum PPP ilegal. Menurut dia, undangan Mukernas tidak diteken Suharso dan Arwani Thomafi selaku Sekjen.
"Saya barusan tabayun dengan Pak Suharso Monoarfa, ternyata beliau tidak mengundurkan diri sebagai Ketum PPP sehingga kabar Pak Harso mundur adalah hoax," kata Tamliha saat dikonfirmasi, Senin (5/9/2022).
"Mukernas tersebut ilegal, sebab undangan Rapat Pengurus Harian tidak ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen DPP PPP," ujar Tamliha.
Lebih lanjut Tamliha menyatakan Ketua Umum hanya bisa dipilih dan diberhentikan lewat forum Muktamar atau Muktamar Luar Biasa, bukan Mukernas.
Muhammad Mardiono yang ditunjuk menjadi Plt Ketum adalah Ketua Majelis Pertimbangan PPP. Dia, bersama 2 ketua majelis PPP lainnya, sudah mendesak Suharso Monoarfa mundur karena kontroversi pidato 'amplop kiai' di acara KPK.
Mardiono dikukuhkan sebagai Plt Ketum PPP dalam Mukernas bertemakan 'Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024'. Mukernas tersebut diklaim dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas usulan berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin PPP sebelumnya, yakni Suharso Monoarfa. Ke depannya, menurut dia, kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, hingga kasih sayang.
Simak video 'Melihat Suasana Mukernas PPP Lengserkan Suharso Monoarfa':
