.webp)
Relawan Pro-Jokowi merespons tudingan Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief yang menyebut Musra Indonesia I menjadi cara Jokowi curhat kepada rakyat bahwa dirinya tak berkuasa di partainya, PDI Perjuangan (PDIP). Sekjen Projo Handoko mengatakan Jokowi merupakan milik seluruh rakyat.
"Pendapat apapun boleh saja. Inilah berdemokrasi. Presiden RI adalah milik seluruh rakyat Indonesia," kata Handoko saat dihubungi, Kamis (1/8/2022).
Menurut Handoko, Jokowi tak bisa dikotak-kotakkan menjadi milik suatu kelompok atau parpol. Dia menilai presiden dapat berbicara secara terbuka dalam rangka komunikasi sebagai pemimpin dengan rakyatnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak bisa dikotak-kotakkan milik suatu kelompok atau parpol," katanya.
"Setiap Presiden bicara secara terbuka, itu adalah komunikasi pemimpin dengan rakyatnya, tentang apapun yang menyangkut hajat hidup orang banyak," imbuhnya.
Handoko menilai semua presiden yang pernah memimpin RI juga serupa. Dia lalu mengungkit Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan milik rakyat semasa memimpin RI.
"Semua Presiden RI seperti itu. Bapak SBY waktu itu Presiden milik rakyat RI. Bukan milik kelompok tertentu," tuturnya.
Hasil Musra Indonesia I yang digelar oleh gabungan relawan Jokowi di Bandung, Jawa Barat, memunculkan nama Jokowi di urutan teratas yang bakal didukung maju capres 2024. Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief menuding musra menjadi cara Jokowi curhat kepada rakyat bahwa dirinya tak berkuasa di partainya, PDIP.
Andi mengatakan musra para simpatisan Jokowi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap PDIP. Andi menilai PDIP punya mekanisme sendiri yang tak melibatkan Jokowi dalam menentukan capres dan cawapres yang bakal diusung di Pilpres 2024.
"Bentuk perlawanan Jokowi pada PDIP. Kenapa? Karena Pak Jokowi kan petugas Partai PDIP. PDIP punya mekanisme sendiri yang tak melibatkan Pak Jokowi dalam penentuan capres-cawapres," kata Andi kepada wartawan, Kamis (1/9).
Andi menilai hal ini merupakan bentuk pertentangan internal di dalam partai berlogo banteng moncong putih itu. Andi menyarankan seharusnya pertentangan itu tak diumbar ke publik.
"Sebaiknya pertentangan internal ini tidak diumbar ke publik atau bahkan dibawa ke sistem pemerintahan. Rakyat akan melihat bahwa Pak Jokowi melakukan mobilisasi dukungan untuk menekan PDIP," katanya.
Andi menilai pertarungan internal pencapresan itu merupakan urusan PDIP, bukan menjadi persoalan rakyat. "Ini pertarungan internal sistem pencapresan di PDIP. Bukan persoalan rakyat," ujar Andi.
Andi melanjutkan, Jokowi sebagai negarawan seharusnya memberi contoh kepada rakyat. Dia juga menuding musra menjadi cara Jokowi curhat kepada rakyat bahwa dirinya tak punya kuasa di partainya.
"Sebagai negarawan harusnya memberi contoh pada rakyat patuh pada aturan di partainya. Musra tidak lebih cara Jokowi Curhat pada rakyat bahwa dia tak berkuasa di PDIP," kata dia.
Lebih lanjut, Andi Arief mengungkit kekuasaan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hingga kini tetap menjadi simbol di Partai Demokrat. Dia menyebut hal ini berbeda dengan Jokowi.
"Pak SBY kenapa masih menjadi simbol Partai Demokrat karena memang dia mendirikan partai itu. Jadi Pak Jokowi ini tidak mendirikan apa-apa lalu mau menguasai banyak hal. Ini yang menurut saya ada lompatan cara berpikir Pak Jokowi. Dalam politik Indonesia ini seolah-olah semua bisa diambil, gitu," ujarnya.
Simak juga Video: Musra Bandung: Dibuka Jokowi, Hasil Votingnya 'Jokowi Lagi
