KPU Ancam Tak Loloskan Parpol Pencatut Nama Pengawas Pemilu Jadi Kader

ADVERTISEMENT

KPU Ancam Tak Loloskan Parpol Pencatut Nama Pengawas Pemilu Jadi Kader

Arief Ikhsanudin - detikNews
Rabu, 31 Agu 2022 08:56 WIB
Idham Holik KPU (Karin Nur Secha/detikcom).
Foto: Idham Holik KPU (Karin Nur Secha/detikcom).
Jakarta -

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) soal 30 partai yang masukan pengawas pemilu menjadi anggota. KPU saat ini sedang proses klarifikasi temuan tersebut.

"Saat ini, sedang dilakukan klarifikasi oleh KPU Kabupaten dan Kota. Jauh sebelum laporan (Bawaslu) dipublikasikan, kami sampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk lakukan klarifikasi," ucap Komisioner KPU Idham Holik, saat dihubungi, Selasa (8/30/2022).

Idham mengatakan, jika klarifikasi tersebut telah selesai, maka akan disampaikan kepada publik. Idham tidak menjelaskan sampai sejauh mana proses klarifikasi tersebut.

"Klarifikasinya akan disampaikan kepada publik," ucap Idham.

Idham mewanti-wanti partai politik untuk tidak melanggar Pasal 32 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022. Aturan tersebut berbunyi:

Verifikasi Administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik:
a. berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

b. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau

c. NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.

Idham pun mengancam tidak akan meloloskan partai tersebut jika terbukti melanggar. "Apabila mereka melanggar kategori Pasal 32, kami akan (sanksi) TMS atau tidak memenuhi syarat," katanya.

Temuan Bawaslu


Bawaslu menemukan ada 30 partai politik yang mencantumkan identitas warga dan pengawas pemilu sebagai anggotanya. Selain itu, identitas tersebut juga didaftarkan dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI.

"Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Bawaslu, terdapat 30 parpol yang dilaporkan mencantumkan nama dan/atau NIK masyarakat maupun pengawas yang mengaku bukan sebagai pengurus atau anggota parpol namun namanya terdaftar dalam akun Sipol," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Totok Hariyono dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/8/2022).

Bawaslu menemukan 121 identitas warga sipil yang dicantumkan sebagai anggota parpol. Selain itu, Bawaslu juga menemukan 282 anggota pengawas pemilu dicatut sebagai kader partai politik.

Lihat juga video 'Jokowi: Belum Tentu Elektabilitas Tinggi Diajukan Parpol Maju Nyapres':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT