PKR Klaim Tak Lolos Pendaftaran Pemilu Gegara Kendala Teknis, KPU Bantah

ADVERTISEMENT

PKR Klaim Tak Lolos Pendaftaran Pemilu Gegara Kendala Teknis, KPU Bantah

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 30 Agu 2022 12:12 WIB
Bawaslu Gelar Sidang Lanjutan Aduan 2 Parpol Terhadap KPU (Karin/detikcom)
Foto: Bawaslu Gelar Sidang Lanjutan Aduan 2 Parpol Terhadap KPU (Karin/detikcom)
Jakarta -

Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) melaporkan KPU RI ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI atas dugaan pelanggaran administrasi sehingga mereka tak lolos tahap pendaftaran Pemilu 2024. PKR melaporkan adanya kendala teknis yang menyebabkan data keanggotaan mereka tidak dapat masuk ke sistem KPU RI.

Diketahui PKR telah melakukan pendaftaran ke KPU RI pada tanggal 11 Agustus 2022 namun, KPU RI menyatakan berkas PKR belum lengkap. Kemudian, mereka kembali lagi mendatangi KPU RI untuk melengkapi berkas mereka pada 14 Agustus 2022.

"Kemudian dilakukan pencocokan dokumen yang terkendala teknis di lapangan, bahwa flashdisk yang kami serahkan kepada KPU, tidak terdata di layar KPU," tulis laporan tersebut sebagaimana dibacakan dalam sidang pemeriksaan perdana, Selasa (30/8/2022).

"Sampai kemudian pada esok harinya, kami sampaikan secara tertulis, mohon pembacaan tidak menggunakan komputernya terlapor (KPU), tapi dengan laptop kami yang dibawa dengan disaksikan oleh Bawaslu," sambungnya.

Dalam sidang pemeriksaan di Bawaslu, PKR mengaku permintaan tersebut tidak direspons. Sehingga akhirnya mereka diberikan surat pengembalian berkas tanda pendaftaran mereka tidak diterima karena berkas tidak lengkap.

"Kami mengadu ke Bawaslu mengadukan permasalahan ini, (memohon) untuk dicabutnya dan tidak berkekuatan hukumnya tanda pengembalian berkas," ungkapnya.

Setelah itu, akhirnya PKR menyambangi Bawaslu untuk melaporkan KPU RI atas dugaan pelanggaran administrasi. Laporan tersebut tercatat dalam nomor laporan 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.

KPU Sebut Alasan Itu Tak Berdasar

Di kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Afifuddin, yang datang mewakili KPU RI sebagai terlapor, menilai bahwa laporan tersebut mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Menurutnya, data dalam flashdisk PKR sudah diperlihatkan satu per satu lewat laptop milik PKR.

"Didapatkan fakta yang jelas bahwa pemeriksaan dokumen soft file dilakukan di perangkat milik pelapor yang ternyata hasil pengecekan datanya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat sehingga dikembalikan oleh terlapor (KPU)," kata Afifuddin dalam sidang.

"Oleh karena itu permasalahan yang diadukan oleh pelapor terkait kendala teknis tidak berdasar dan mengada-ngada sehingga cukup untuk majelis pemeriksa mengesampingkan aduan tersebut," sambungnya.

Selanjutnya, sidang diambil alih oleh Ketua Majelis Pemeriksa Rahmat Bagja. Dia mengatakan sidang ini akan dilanjutkan dengan penyampaian alat bukti antara pelapor dan terlapor pada Kamis (1/9) mendatang.

"Sidang akan dilanjutkan esok hari dalam agenda penyampaian alat bukti pada Kamis 1 September pukul 16.00 WIB," ucap Bagja.

Simak selengkapnya di halaman berikut



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT