.webp)
Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengevaluasi kinerja menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP meminta Presiden Jokowi menindak tegas sejumlah menteri yang tidak berprestasi.
"Tapi dalam hal evaluasi presiden, menteri tidak berprestasi, PDIP mengusulkan presiden mengambil suatu tindakan yang tegas," ujar Hasto di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (23/8/2022).
Hal ini dikarenakan terjadinya sejumlah kenaikan harga bahan pangan yang berdampak bagi rakyat miskin. PDIP menekankan soal sensitivitas terhadap krisis di masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis karena tekanan-tekanan global ini dan dampak pandemi yang belum selesai untuk bekerja sebaik mungkin. Karena apapun presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya," jelasnya.
PDIP menilai saat ini yang perlu dilakukan Presiden Jokowi adalah mengisi jabatan menteri yang kosong. Namun, PDIP percaya pada keputusan Jokowi jika nantinya melakukan reshuffle kabinet.
"Bagi PDIP sendiri berpendapat skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong tersebut dan kemudian agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi koneksitas dan koordinasi, serta mengambil suatu langkah-langkah terobosan dalam mencetak prestasi," ucapnya.
Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menyebut ada kemungkinan Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet. Peneliti politik menilai Jokowi hanya akan melantik MenPAN-RB.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Saksikan juga 'Jokowi Minta Menterinya Hati-hati soal Kenaikan Harga BBM':
"Problemnya, kan, yang dimaksud reshuffle oleh Faldo itu hanya ganti MenPAN-RB atau ada menteri yang lain? Kalau yang dilantik cuma pengganti MenPAN-RB, itu bukan reshuffle namanya. Tapi pergantian biasa saja," kata Direktur Parameter Politik Adi Prayitno saat dihubungi, Jumat (19/8).
Dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah itu tidak yakin Jokowi akan me-reshuffle kabinetnya dalam waktu dekat. Menurutnya, ada beberapa perhitungan yang dipertimbangkan oleh Jokowi.
"Reshuffle itu merujuk pada pergantian menteri aktif yang berkinerja buruk. Dalam konteks ini, saya ragu ada reshuffle. Sekarang masuk tahun politik, Jokowi pastinya berhitung betul efek risiko bongkar pasang kabinet di tahun politik," katanya.
"Paling yang dimaksud reshuffle oleh Faldo itu hanya sebatas pergantian MenPAN-RB, bukan mengganti menteri aktif," katanya.
(ain/rfs)
