Isu Partai NasDem pamit ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat usai Ketum NasDem Surya Paloh bertandang ke Istana Merdeka. PKS yang kini cukup dekat dengan NasDem menilai ada kalkulasi politik.
"Kami menghormati dan menghargai setiap langkah dan sikap setiap partai politik, termasuk NasDem. Setiap pimpinan partai pasti punya kalkulasi yang terbaik buat partai yang dipimpinnya," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Sabtu (20/8/2022).
Kholid menegaskan partainya tak mau dikaitkan dengan isu NasDem pamit ke Jokowi karena beda arah di 2024. Sebab, secara posisi politik pendukung pemerintah saat ini pun berbeda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sebagai partai oposisi yang di luar pemerintahan tidak ada keterkaitannya dengan komunikasi yang terjadi koalisi pemerintahan," ujarnya.
Meski posisi pendukung pemerintah saat ini berbeda, Kholid mengatakan penjajakan PKS dan NasDem menyongsong 2024 masih berjalan. PKS mesra dengan NasDem dan Partai Demokrat untuk membentuk perahu koalisi 2024.
"Mengenai komunikasi koalisi dengan NasDem dan Demokrat, kami masih terus berjalan. Tidak ada hambatan. Insyallah, jika sudah matang dan ada kesepakatan antar pimpinan kami akan umumkan," ucap Kholid.
"Saat ini kita mengalir aja dulu. Jangan terburu-buru," imbuhnya.
Simak selengkapnya, di halaman selanjutnya:
Lihat juga Video: Resmi Daftar di KPU, PKS Targetkan 15 Persen Suara di Pemilu 2024
NasDem Bantah Pamit ke Jokowi
Partai NasDem sebelumnya membantah isu pertemuan Ketum Surya Paloh dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka sebagai bentuk pamitan karena beda arah politik pada 2024. NasDem menyebut tak ada pamitan Paloh kepada Jokowi di Istana Merdeka.
"Jangan ngarang," kata Sekjen Partai NasDem Johnny Gerard Plate kepada wartawan, Sabtu (20/8).
Baca juga: Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Ada Apa? |
Johnny tak menampik Surya Paloh bertemu Jokowi sekitar dua jam. Kedua tokoh itu, kata Johnny, berdiskusi tentang penyelenggaraan negara di saat tantangan dunia global yang masih luar biasa.
"Topik bahasan lebih mengutamakan pembicaraan terkait kehidupan kebangsaan dan profile politik nasional dan strategi menjaga konsolidasi demokrasi yang lebih matang dan lebih sehat," ujarnya.
(rfs/hri)