Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) disebut tengah merayu PKS ataupun Demokrat untuk bergabung. PAN sebagai salah satu partai di koalisi itu tidak keberatan jika ada partai lain gabung.
"KIB menurut kebijakan ketua umum partai masing-masing masih terbuka dan akan senang jika ada parpol yang ikut berkoalisi. Iya jika NasDem berminat maka PAN tidak berkeberatan masuk di KIB. Karena dari perspektif ideologi dan platform partainya relatif tidak berbeda secara signifikan," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).
Viva berharap ada partai politik yang memiliki ambang batas parlemen di atas 4 persen untuk bergabung. Dengan begitu, kata Viva, koalisi KIB akan semakin kuat di pemilu 2024.
"PAN berharap agar ada partai politik yang sekarang lolos parliamentary threshold 4% dan akan mengikuti pilpres 2024 agar dapat resmi bergabung di KIB. Dengan bergabung di KIB, maka tentu akan dapat menambah kekuatan politik di pasangan calon yang akan diusung KIB," ujarnya.
"Meski dengan tiga partai politik KIB dapat mengusung pasangan calon sesuai persyaratan Presidential Threshold 20% kursi DPR RI sebagaimana termaktub di pasal 222 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Presiden, namun akan terasa lebih kuat jika ada parpol juga ikut bergabung. Apakah itu Partai Demokrat, NasDem, atau PKS," lanjut Viva.
Singgung Partai Ojol
Ada isu berembus sejumlah parpol sebenarnya enggan berkoalisi dengan NasDem karena isu 'pembajakan' partai. PAN merespons santai isu tersebut, namun tetap melempar sindiran.
"Jika ada praktik bajak-membajak antarkader partai, itu fenomena khas budaya politik Indonesia. Politisi pindah partai politik di era reformasi menjelang pemilu sudah bukan hal aneh dan mewah lagi," ujarnya.
Meski menganggap hal biasa, Viva mengatakan praktik pemindahan pemain politik merugikan kewibawaan partai. Viva lantas menyinggung partai ojol yang hanya dijadikan kendaraan politik untuk syarat konstitusional.
"Praktik transfer pemain politik seperti itu sangat merugikan kewibawaan partai. Fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi, tempat rekrutmen dan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah, terdegradasi menjadi 'partai ojol', yaitu partai hanya digunakan untuk kendaraan politik sebagai syarat konstitusional dengan kompensasi tertentu untuk mengusung figur tersebut," ujarnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Simak Video: Seputar Visi Misi yang Diusung KIB untuk Pemilu 2024
