ADVERTISEMENT

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Tak Sesuai Pancasila

Wildan Noviansah - detikNews
Sabtu, 13 Agu 2022 12:25 WIB
Din Syamsuddin di KPU (Wildan-detikcom)
Foto: Din Syamsuddin di KPU (Wildan-detikcom)
Jakarta -

Partai Pelita mendaftar sebagai calon peserta Pemilu 2024 ke KPU RI. Usai pendaftaran, Ketua MPP Partai Pelita Din Syamsuddin bicara soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Din awalnya berbicara soal kriteria capres dan cawapres yang akan didukung Partai Pelita. Dia mengatakan Partai Pelita masih menunggu hasil verifikasi KPU agar bisa menjadi peserta Pemilu 2024.

"Kami belum berbicara tentang target kriteria capres yang ideal. Insyaallah segera setelah pada 14 Desember yang akan datang ada pengumuman KPU kami dinyatakan sebagai partai peserta pemilu baru kami kemudian akan berlari cepat," kata Din di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Sabtu (13/8/2022).

Din mengatakan kemudian bicara soal hambatan untuk mengusung capres-cawapres gara-gara presidential treshold 20 persen. Dia menyebut presidential threshold dan parliamentary threshold bertentangan dengan Pancasila.

"Sebagai partai baru yang belum punya hak untuk mencalonkan capres-cawapres walaupun itu tidak fair, itu tidak adil. Itu harus diubah, parliamentary threshold, presidential threshold, itu bertentangan dengan Pancasila. Sila keempat dalam permusyawaratan perwakilan," ujarnya

Din mengaku prihatin karena judicial review presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK) selalu kandas. Dia mengklaim sebagai warga mulai tak percaya dengan MK.

"Banyak dari kawan-kawan, saya pribadi, yang concern, prihatin dengan kehidupan kebangsaan kenegaraan kita ini. Meyakinkan tidak ada jalan lain kecuali revolusi, itu yang ramai bergerak. Saya memilih jalur konstitusi. Karena dengan jalur konstitusi itulah kita eksis sebagai bangsa negara. Namun konstitusi itu harus diluruskan dikembalikan seperti pada kesepakatan 18 Agustus 1945, itulah UUD '45 hasil dari para negarawan kita elemen bangsa," kata dia.

"(Judicial review) belum terpikirkan karena sudah banyak yang mengajukan dan MK menolak. Nyaris banyak dari kita kehilangan kepercayaan kepada MK," imbuhnya.

Din menyebut dirinya bakal memantau pergerakan Partai Pelita. Din mengarahkan Partai Pelita untuk berkoalisi dengan partai lain yang memiliki komitmen sejalan.

"Kita terbuka dengan partai manapun selama memiliki visi misi dan komitmen yang sama. Saya dorong DPP berkoalisi sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu, koalisi sehat, koalisi baik dan benar. Bukan koalisi jahat. Kalau ada persengkokolan jahat ini yang meruntuhkan harkat dan martabat bangsa," tuturnya.

Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula mengklaim data yang diinput partainya di Sipol sudah lengkap dan memenuhi syarat. Dia optimis bisa menjadi peserta Pemilu 2024.

"Jadi kami menyampaikan kesiapan kami partai Pelita untuk menjadi Parpol peserta Pemilu 2024. Hal ini ditandai dengan kami sudah memenuhi syarat minimum yang sudah dipenuhi oleh KPU untuk menjadi Parpol peserta Pemilu 2024. Jadi semuanya terpenuhi insyallah kita optimis akan menjadi peserta Pemilu 2024," kata Beni

"2024 kita gak muluk-muluk dulu nanti kita akan bermusyawarah di tataran petinggi partai untuk merumuskan bagaimana langkah-langkah strategis di 2024. Fokus kami saat ini adalah merapikan struktur dan infrastruktur di seluruh Indonesia agar kita betul-betul siap untuk di verifikasi secara faktual oleh KPU," pungkasnya.

(haf/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT