Gerindra dan PKB dinilai 'kawin paksa' dalam menjalin koalisi menuju Pilpres 2024. Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menepis dan tak merasa berkawin paksa dengan PKB.
Mulanya Dasco mengatakan pertimbangan koalisi parpol tak melanggar aturan, baik Peraturan KPU (PKPU), Undang-Undang tentang Partai Politik, dan Pancasila. Menurutnya, partai politik bebas hendak berkoalisi dengan siapa saja beserta jumlahnya.
"Yang dibilang soal Gerindra dan PKB kawin paksa itu dilihat dari sudut pandang mana, karena menurut sisi kebangsaan partai-partai yang ada di Indonesia mau berkoalisi dengan siapa saja kemudian jumlahnya berapa itu tidak melanggar aturan yang dituangkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dari sisi tidak melanggar UU Partai Politik dan tidak bertentangan dengan Pancasila," kata Dasco saat dihubungi, Kamis (11/8/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dasco tak mempersoalkan perbedaan basis ideologi antarparpol yang berkoalisi. Menurutnya, perbedaan itu bagus untuk kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa.
"Menurut saya, bahwa kemudian ada perbedaan masalah partai yang satu nasionalis, yang satu religius, justru itu bagus untuk kesatuan dan persatuan bangsa," ujar Wakil Ketua DPR itu.
Dengan demikian, lanjut Dasco, semangat parpol ialah sama-sama ingin memajukan bangsa. Pun, agar ke depannya tak lagi ada polarisasi politik.
"Saya pikir semangat parpol-parpol di Indonesia ini adalah sama, bagaimana kemudian memajukan bangsa dan negara Indonesia, bagaimana kita tidak tepolarisasi, bagaimana melihat ke depan dengan lebih maju," kata dia.
Dengan demikian, Dasco menegaskan parpolnya tidak merasa ada kawin paksa dalam menjalin koalisi dengan PKB. Dia memastikan jalinan kerja sama politik keduanya lahir dari kesukarelaan dari masing-masing parpol.
"Oleh karena itu, saya pikir tidak perlu diperdebatkan dan kami tidak ada merasa kawin paksa karena ini kami berdasarkan keinginan luhur dari masing-masing partai, baik PKB dan Gerindra," kata Dasco.
"Dan juga kami tidak menutup partai-partai lain untuk bersama-sama menghadapi pileg dan pilpres yang tujuannya adalah sama untuk kesatuan bangsa," lanjutnya.
Simak video 'Koalisi Gerindra-PKB Dinilai Sebatas 'Kawin Paksa'':
Simak halaman selanjutnya