.webp)
Partai Buruh sempat meminta klarifikasi KPU soal tampilan jumlah kader di Sipol siang tadi. Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Bidang Teknis KPU Idham Holik menyampaikan pihaknya tengah melakukan koreksi data tersebut.
"Selanjutnya berkaitan dengan Partai Buruh yang tadi konsultasi ke helpdesk KPU, tadi sudah kami tangani. Kemarin memang sempet terjadi ketidaktepatan dalam pemahaman Sipol dan tadi sudah kami tangani. Saat ini juga sedang berlangsung koreksi data mereka," ujar Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).
Dia mengatakan pada dasarnya KPU bakal memberi pelayanan yang adil terhadap partai manapun yang memiliki akun Sipol.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Insyaallah tidak ada masalah, kami tidak diskriminatif, kami akan seadil mungkin dalam melakukan pelayanan partai politik pemegang akun Sipol," ucap Idham.
Partai Buruh Protes Data Kader di Sipol ke KPU
Diketahui, sejumlah kader Partai Buruh menyambangi KPU RI siang tadi. Partai Buruh meminta klarifikasi KPU soal tampilan jumlah kader di Sipol.
"Kita datang untuk meminta klarifikasi terhadap dua hal. Pertama, tidak seluruhnya anggota Partai Buruh yang didaftarkan ke Sipol itu berhasil tampil di Sipol KPU. Kita sudah memasukkan data tahap pertama lebih dari 250 ribu tetapi yang tampil di Sipol KPU tidak 250 ribu itu," ujar Ketua Timsus Pemenangan Partai Buruh, Said Salahudin, di Kantor KPU RI, Rabu (3/8/2022).
Menurut Said, KPU mengakui ada dua persoalan terkait aduan Partai Buruh. Menurut Said, ada selisih lebih dari 4 ribu total kader mereka yang tidak muncul di Sipol.
"Ternyata KPU mengakui ada dua persoalan. Pertama kaitannya dengan akselerasi, dalam Sipol KPU ada persoalan akselerasi di mana partai harus mengantri. Artinya tidak bisa langsung saat data dikirim saat itu juga tampil di Sipol," kata Said.
"Semalam kami cek ada sekitar 4.500 data keanggotaan kami yang tidak tampil, pagi ini tinggal 1.500 artinya 3.000 tiba-tiba tampil. Itu yang dimaksud antrean tadi," imbuhnya.
Partai Buruh menganggap Sipol merupakan urusan internal KPU setelah partai menyerahkan seluruh data persyaratan. Partai Buruh mengaku tidak ingin dirugikan Sipol.
"Sehingga kami meminta semua data Partai Buruh keanggotaan itu sudah harus masuk ke Sipol KPU," lanjutnya.
Simak Video 'Partai Buruh Gugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi':
