Reshuffle dan Pilpres 2024 Mengunci Bursa Panglima TNI

Pergantian Panglima TNI tak kunjung dilakukan menjelang masa pensiun Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Presiden Jokowi diminta tak memilih Panglima TNI berdasarkan hasrat politik semata.

Berdasarkan penuturan sumber detikX, diduga kuat pergantian Panglima TNI ini terkunci dua momentum besar: Pilpres 2024 dan reshuffle kabinet. “Jadi ini rumit,” kata sumber ini. “Karena ngitung-nya sampai 2024, pertimbangannya jauh ke depan.”

TNI itu kan sudah komitmennya tidak lagi berpolitik dan sudah seharusnya tidak lagi ditarik-tarik ke politik."

Berdasarkan informasi dari sumber ini, jika tak menjabat Panglima TNI, ada kemungkinan KSAD Jenderal Andika Perkasa akan ditempatkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan Budi Gunawan bergeser menggantikan Mahfud Md. Lalu Mahfud menggantikan Yasonna Laoly. Namun isu ini masih liar. Sebab, keputusan bisa berubah kapan pun sesuai hak prerogatif Jokowi.

Menurut sumber lain di Istana Presiden, reshuffle yang akan dilakukan Jokowi bukan hanya di tingkat menteri. Namun akan lebih banyak mengganti wakil dan staf khusus menteri. Sementara itu, terkait pergantian Panglima TNI, Jokowi juga tengah menimbang-nimbang sosok pengganti Hadi Tjahjanto.

Dari bocoran informasi Istana itu, Jokowi juga masih menimbang situasi politik keamanan global terkait posisi Panglima TNI. Salah satunya terkait koalisi hubungan militer Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Ini untuk menghadapi gelar kekuatan militer di Laut China Selatan. Jokowi berupaya menempatkan orang yang pas untuk menghadapi situasi di tingkat global, selain urusan domestik di dalam negeri.

Sementara itu, anggota Komisi I dari Fraksi Gerindra DPR Fadli Zon berharap pergantian Panglima TNI ini tak ditunggangi dengan kepentingan politik menjelang Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, TNI harus bekerja profesional.

"TNI itu kan sudah komitmennya tidak lagi berpolitik dan sudah seharusnya tidak lagi ditarik-tarik ke politik," kata Fadli ketika dihubungi detikX akhir pekan lalu.

Sejauh ini, calon terkuat pengisi jabatan politik Panglima TNI ialah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andhika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Masa pensiun Andika 21 Desember 2022 dan Yudo 26 November 2023.

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon menduga Jokowi akan memilih sosok Panglima TNI di luar nama yang beredar saat ini. Bisa saja Jokowi tak memilih Andhika Perkasa atau Yudo Margono. Misalnya lebih memilih Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.

“Kalau Presiden ingin melakukan di luar kebiasaan, sepanjang masih di dalam ketentuan UU, bisa jadi. Misalnya yang bintang tiga di-bintang-empat-kan dulu, bisa jadi begitu,” ungkap Effendi Simbolon saat dihubungi detikX akhir pekan lalu.

Seperti diketahui, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 13, disebutkan jabatan Panglima TNI bisa diisi secara bergantian oleh perwira tinggi yang masih aktif dari setiap angkatan yang ada. Ini bisa saja KSAD, KSAL, atau KSAU. Setelah presiden memilih calonnya, dalam tempo 20 hari, harus segera menyerahkan namanya ke DPR RI untuk disetujui. Bila tak disetujui, presiden harus mengusulkan satu nama penggantinya.

DPR RI sudah memasuki masa reses sampai akhir bulan ini. Namun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno memastikan Jokowi akan menyerahkan nama calon Panglima TNI ke DPR, pada November mendatang.

"Targetnya jelas bulan depan. Memang harus diajukan bulan depan, diputuskan DPR bulan depan, karena masih ada waktu," kata Pratikno kepada wartawan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Sejauh ini, menurut Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini, masalah pergantian Panglima TNI masih dalam proses. Memang Presiden Jokowi saat ini masih berfokus mengurus agenda nasional untuk bangkit dari pandemi COVID-19. Karena itu, masyarakat dan pihak lainnya diminta bersabar menanti proses pergantian pucuk pimpinan di TNI itu.

“Sampai saat ini, memang surat presiden terkait penyelenggaraan fit and proper test belum diserahkan ke DPR. Jadi bersabar saja, pasti segera dikirim. Yang jelas, tidak mungkin posisi Panglima kosong ketika Marsekal Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun,” kata Faldo melalui pesan singkat kepada detikX, Sabtu, 9 Oktober 2021.

Faldo juga berharap sosok yang bakal menjadi Panglima TNI adalah prajurit terbaik dari segala aspek. Sebab, bukan hanya soal kualifikasi personal, tapi Panglima TNI juga memiliki sederet tugas berat. Bagaimana ia harus bisa bekerja bahu-membahu bersama rakyat dan institusi lainnya. Pengembangan personal yang baik dari segi kualitas SDM ataupun karier, pengembangan alutsista, dan harmonisasi tata kelola di tubuh tiga matra.