Babak Baru Aturan Cuti Bersama

Dua belas hari. Itulah jatah cuti tahunan yang dimiliki Putra, 25 tahun, seorang pekerja di bidang pelayanan loket. Jumlah itu mesti ia perhitungkan setiap kali hendak meninggalkan rutinitas pekerjaan. Namun, selama ini, sebagian hari tersebut habis bukan karena keputusannya sendiri, melainkan terpotong oleh cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Persoalan itu terasa ketika Putra harus membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Ia tidak termasuk pekerja yang sering mengambil cuti. Namun, ada kebutuhan yang membuatnya harus menyisihkan beberapa hari sekaligus, sesuatu yang sulit dilakukan hanya dengan memanfaatkan akhir pekan.

“Cuti tahunan kebanyakan saya pakai untuk kumpul bareng keluarga. Keluarga besar saya di Bekasi, jadi harus menginap beberapa hari. Cuti tahunan saya kebanyakan untuk itu, walaupun tidak banyak. Sisanya cuti sakit, itu saja,” katanya kepada detikX.

Kunjungan tersebut membuat setiap hari cuti menjadi berarti. Dengan jatah yang terbatas, Putra perlu memperhitungkan berapa lama ia bisa tinggal sebelum kembali bekerja. Ketika cuti bersama turut mengurangi jatah tahunannya, kesempatan untuk menentukan waktu bersama keluarga pun semakin menyempit.

Bagi Putra, persoalan cuti ternyata tidak berhenti pada hitung-hitungan jumlah hari. Ada pengalaman lain yang membuatnya mempertanyakan makna beristirahat dari pekerjaan. Waktu luang yang dimiliki seseorang belum tentu bisa dinikmati ketika orang-orang di sekitarnya masih disibukkan rutinitas masing-masing.

“Walaupun saya tidak banyak mengambil cuti tahunan, waktu saya mengambilnya pun saya merasa tidak benar-benar libur. Karena teman-teman saya kerja, saya libur sendiri,” tuturnya.

Putra juga tidak sepakat dengan kebijakan cuti bersama yang selama ini mengurangi jatah cuti tahunannya. Menurut dia, hari libur yang ditetapkan pemerintah semestinya tidak mengorbankan hak cuti yang dapat digunakan pekerja untuk kepentingan pribadi.

Ia mempertanyakan mengapa hari libur yang ditetapkan secara kolektif harus mengurangi hak yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Terlebih, pekerja tidak selalu memiliki keleluasaan menentukan kapan cuti bersama dilaksanakan.

“Menurut saya tidak adil. Namanya juga cuti bersama, bukan cuti pribadi,” ungkapnya.

Sebelumnya, terdapat perbedaan pengaturan cuti bersama antara Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2024, cuti bersama bagi ASN tidak mengurangi hak cuti tahunan. Sementara itu, pekerja swasta yang mengikuti cuti bersama dapat mengalami pengurangan jatah cuti tahunan.

Ketentuan tersebut berkaitan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri Nomor 855, 3, dan 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024. Adapun mekanisme pelaksanaannya di perusahaan dipertegas melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/XII/2024, yang menyatakan bahwa cuti bersama bersifat pilihan dan pekerja yang mengikutinya mengalami pengurangan hak cuti tahunan.

Keberatan Putra kini mendapat landasan baru melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan yang berlaku sejak 28 Oktober 2026 itu membawa perubahan dalam penghitungan hak cuti pekerja. Pasal 118 ayat (6) menegaskan bahwa perusahaan yang menerapkan cuti bersama sesuai ketetapan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerjanya.

Ketentuan tersebut sekaligus menegaskan pemisahan antara cuti tahunan dan cuti bersama. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja. Dengan aturan baru, hak tersebut tidak berkurang ketika perusahaan memutuskan menerapkan cuti bersama pemerintah.

Namun, terbitnya undang-undang belum otomatis membuat Putra mengetahui bagaimana nasib jatah cutinya. Informasi tentang perubahan itu pertama kali ia peroleh dari seorang teman melalui WhatsApp, sekitar sepekan sebelum wawancara dilakukan. Sementara itu, komunikasi dari pihak perusahaan belum memberikan kepastian yang sama.

“Saya sendiri belum dapat info langsung. Tidak tahu kalau di divisi lain sudah dapat atau belum, tapi di saya belum ada info,” ungkapnya.

Ketiadaan pemberitahuan resmi membuat Putra belum mengetahui apakah sistem penghitungan cuti di kantornya sudah disesuaikan. Padahal, kepastian tersebut dibutuhkan untuk merencanakan waktu libur yang akan datang. Perubahan regulasi di tingkat nasional masih perlu diterjemahkan ke dalam praktik administrasi perusahaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan pekerja.

Putra sendiri sudah membayangkan apa yang akan dilakukannya apabila jatah cuti tahunannya tidak lagi terpotong. Kali ini, bukan hanya keluarga yang masuk dalam rencananya. Ada keinginan memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan lain yang selama ini mesti disesuaikan dengan sisa hak cuti.

“Akan saya pakai, tidak akan saya sia-siakan. Mumpung, takut kalau ke depannya dipotong lagi. Saya pakai untuk jalan-jalan sama teman-teman,” katanya. Ia berharap perusahaan mengikuti perubahan tersebut tanpa kembali membebankan cuti bersama pada jatah pribadi pekerja.

UU Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri mengatur hak istirahat secara lebih luas. Selain cuti tahunan, pekerja yang telah bekerja selama lima tahun berturut-turut atau kelipatannya memperoleh hak istirahat panjang selama 30 hari kalender. Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan.

Aturan tersebut juga memuat ketentuan bagi pekerja perempuan yang sakit saat haid untuk tidak bekerja paling lama dua hari dengan memberitahukan pemberi kerja. Cuti melahirkan diberikan paling singkat tiga bulan dan dapat diperpanjang maksimal tiga bulan dalam kondisi khusus berdasarkan keterangan dokter. Selama tiga bulan pertama, pekerja tetap menerima upah penuh, termasuk bulan keempat jika mendapat perpanjangan. Adapun upah bulan kelima dan keenam dibayarkan sebesar 75 persen.

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh istirahat selama satu setengah bulan atau sesuai keterangan tenaga medis. Sementara itu, pekerja yang mendampingi istri melahirkan mendapat hak cuti dua hari, dengan kemungkinan tambahan paling lama tiga hari atau berdasarkan kesepakatan dengan pemberi kerja. Rangkaian ketentuan ini menunjukkan bahwa hak beristirahat berkaitan dengan beragam kebutuhan pekerja di luar aktivitas mencari nafkah.

Bagi Putra, perubahan yang paling dekat dengan kesehariannya tetaplah kepastian mengenai 12 hari cuti tahunan. Ia tidak menuntut tambahan hari libur atau fasilitas khusus. Harapannya, perusahaan benar-benar menjalankan ketentuan yang kini telah ditetapkan pemerintah.

“Harapan saya, tolong jangan diubah, sudah begini saja. Dan tolong untuk setiap perusahaan, diberlakukan saja, karena dari atas juga peraturannya sudah begitu,” pungkasnya.

Ketika Libur Harus Dinegosiasikan
Pengalaman berbeda dialami Ovi, 23 tahun, yang hampir dua tahun bekerja sebagai karyawan kontrak di sektor retail. Di tempatnya bekerja, kalender libur nasional tidak selalu berarti kesempatan beristirahat. Operasional tetap berjalan, termasuk ketika sebagian masyarakat menikmati tanggal merah dan cuti bersama.

Dalam kesehariannya, Ovi mengenal mekanisme libur yang disebut by request. Tidak ada kepastian bahwa hari yang diinginkannya akan langsung menjadi waktu istirahat. Ada proses penyesuaian yang harus dilakukan agar pekerjaan tetap berjalan ketika salah seorang karyawan tidak masuk.

“Misalkan kita mau libur tiga hari, kita chat atasan untuk minta izin libur tiga hari. Prosesnya nanti kita bicarakan lewat WA juga dengan rekan kerja,” kata Ovi.

Melalui mekanisme tersebut, waktu libur seseorang ikut bergantung pada kesediaan dan jadwal orang lain. Setiap permohonan perlu mempertimbangkan siapa yang akan tetap bekerja. Meski demikian, Ovi mengaku pengajuan liburnya selama ini selalu disetujui. Ia tidak pernah menghadapi penolakan yang membuatnya kesulitan mengambil waktu istirahat.

Namun, kelancaran proses itu tidak berarti seluruh rencana pribadinya dapat dilakukan secara spontan. Ovi pernah menghadapi situasi ketika kesempatan untuk bepergian datang tanpa banyak persiapan. Ia harus memilih antara mengikuti rencana semula atau menunggu kepastian dari tempat kerja.

“Cuma waktu itu saya mau pergi ke pantai, dan perginya mendadak, jadi harus menunggu bagaimana sistem jadwalnya, dan menunggu jawaban dari rekan saya juga,” katanya.

Situasi semakin kompleks ketika memasuki periode libur panjang. Pada masa Idul Fitri, misalnya, tempat kerja Ovi tetap membutuhkan karyawan untuk menjalankan operasional. Kondisi itu membuat pembagian jadwal menjadi persoalan yang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masing-masing pekerja.

“Kalau itu sih tidak, karena waktu cuti Idul Fitri pun saya di-ACC. Cuma untuk teman saya, dia tetap masuk kerja. Sebagai kompensasinya, uang saya buat dia, untuk bayaran dia,” ungkapnya.

Ovi telah terbiasa dengan pola tersebut, tetapi ada kalanya perbedaan antara jadwal kerjanya dan waktu luang orang lain terasa mengganggu. Ketika libur panjang tiba, ia menyaksikan orang-orang di sekitarnya mempunyai kesempatan meninggalkan rutinitas. Sementara itu, kewajiban pekerjaannya tidak selalu mengikuti kalender yang sama.

“Di satu sisi sedih juga sih, karena saat orang-orang libur, kita tetap masuk kerja. Cuma bagaimanapun kita harus tetap menjalani,” katanya.

Perasaan tersebut tidak membuat Ovi serta-merta menolak sistem kerja yang dijalaninya. Ia memahami bahwa bidang pekerjaannya mempunyai kebutuhan operasional tersendiri. Meski begitu, kesempatan untuk menikmati waktu luang bersama orang lain tetap menjadi sesuatu yang tidak selalu bisa diperolehnya.

Ovi sebenarnya telah mendengar kabar mengenai aturan cuti bersama yang baru. Namun, perubahan tersebut tidak langsung mengubah cara ia mengajukan libur. Sistem by request yang berlaku selama ini membuatnya memiliki pengalaman berbeda dari pekerja yang jatah cuti tahunannya dipotong untuk mengikuti cuti bersama.

“Kalau berdampak, sebenarnya tidak. Karena balik lagi, kita bekerja di bidang retail, dan sistem saya juga request. Cuma menurut saya ini kebijakan yang bagus untuk para pekerja yang menjalaninya sih.”