Ketika Biaya Admin Menggerus Napas Penjual

Notifikasi pesanan berbunyi nyaris tanpa jeda dari layar ponsel Irsyad Fauzi. Di sudut rumahnya di Cimahi, tumpukan pigura custom tersusun rapi, sebagian telah dibungkus, sebagian lain masih menunggu sentuhan akhir. Dari ruang sederhana itulah, satu per satu pesanan dilayani, menghubungkan kerajinan tangannya dengan pelanggan di berbagai kota.

Usaha yang ia rintis sejak masa kuliah bersama istrinya itu kini dikenal sebagai Siscraft, brand custom gift yang pelanggannya tersebar di berbagai kota. Dari sekadar menerima pesanan lewat direct message Instagram, kini ia mengandalkan marketplace sebagai tulang punggung bisnisnya. Di sana, ia menemukan lonjakan yang dulu terasa mustahil. Dulu, sebelum masuk marketplace, pesanan hanya belasan dalam sehari. Tapi semuanya berubah begitu ia memutuskan membuka toko digital.

“Biasa dulu sebelum (menggunakan) marketplace, paling orderan sehari (hanya) 10, (sementara) langsung marketplace itu di awal-awal bisa di atas 50 (pesanan dalam sehari),” ungkap Irsyad saat dihubungi detikX. Dulu ia pernah berjualan di marketplace Bukalapak, namun belakangan Irsyad dan istrinya lebih fokus membangun jejaring klien online di Tokopedia dan Shopee

Lonjakan itu seperti membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Marketplace menjadi jalan bagi bisnis kecil seperti miliknya untuk dikenal luas. Namun, seperti banyak cerita tentang pertumbuhan cepat, ada harga yang perlahan mulai terasa, bukan di awal, melainkan saat sistem mulai berjalan stabil dan ketergantungan terbentuk.

Irsyad masih mengingat bagaimana biaya admin dulu terasa ringan. Sekadar potongan yang bisa ditoleransi demi jangkauan pasar yang luas. Tapi seiring waktu, angka itu bergerak naik. Perlahan, hampir tanpa terasa, hingga akhirnya menjadi sesuatu yang tak bisa diabaikan.

“Dari awal jualan kalau nggak salah dulu sempat cuma 10 persen… masih murah dulu,” cerita Irsyad yang sudah memulai bisnis ini sejak tahun 2017.

Kini, kenaikan itu datang lebih sering, dengan angka yang semakin besar. Namun bagi Irsyad, kejutan bukan lagi pada kenaikannya, melainkan pada kecepatan ia harus beradaptasi. Dalam dunia marketplace, perubahan bukan sesuatu yang bisa ditawar. Ia tahu, setiap kenaikan biaya berarti harga produk harus ikut naik.

Di sinilah dilema itu muncul. Di satu sisi, ia membutuhkan marketplace untuk bertahan. Di sisi lain, setiap perubahan dari platform itu langsung berdampak pada relasi dengan pembeli. Harga yang naik bisa membuat calon pembeli berpikir dua kali, bahkan mundur sebelum menekan tombol checkout.

“Nggak mungkin naik admin (sementara) harga tetap, gitu. Cuma mungkin lebih ke pembelinya mungkin agak kaget karena (dari) kita (sebagai penjual) pasti naikin harga,” ujarnya. Irsyad mengaku dampak terhadap pendapatan belum terasa signifikan. Penjualan masih berjalan relatif stabil, meski ada penyesuaian harga yang harus dilakukan.

Meski begitu, Irsyad memilih bertahan. Baginya, marketplace bukan sekadar tempat berjualan, melainkan ruang yang telah membesarkan bisnisnya. Ia menyadari, keluar bukan pilihan mudah.

“Kita sebagai mitra marketplace… ya harus cepat beradaptasi dengan kondisi kenaikan ini. Intinya mah harus siap aja dalam segala badai, gitu.”

Langkah Berani Meninggalkan Marketplace
Tidak semua pelaku usaha online mau bertahan dalam sistem tersebut. Muhammad Iqbal Ali Daffi, 22 tahun, memilih keluar dari hiruk-pikuk e-commerce. Sebuah keputusan yang tidak datang tiba-tiba, melainkan melalui rangkaian pengalaman yang membuatnya mempertanyakan sistem yang selama ini ia gunakan.

Reviveless, brand clothing yang ia rintis dari kegelisahan akan kurangnya eksplorasi di brand lokal, sempat merasakan manisnya penjualan di e-commerce. Produk-produknya yang sempat viral membawa trafik besar, sekaligus harapan bahwa platform tersebut bisa menjadi mesin pertumbuhan. Namun, harapan itu perlahan berubah ketika ia mulai melihat angka-angka yang tidak lagi masuk akal.

“Saya lihat ini kok potongannya besar banget? Waktu itu, saya jual produknya ada yang Rp800 ribu ada juga yang Rp2,9 juta. (Produk) yang Rp800 ribu tiba-tiba potongannya Rp80,7 ribu kalau nggak salah (atau) sekitar 10-11%., dan yang Rp2 juta potongannya 200 ribu sekian,” ungkapnya.

Potongan itu datang dari biaya layanan dan administrasi, dua komponen yang sebelumnya mungkin tidak terlalu ia perhatikan. Tapi ketika nominalnya mencapai ratusan ribu rupiah per produk, semuanya berubah.

Bagi Iqbal, dampaknya bukan sekadar angka yang berkurang, melainkan efek berantai yang menyentuh harga jual dan perilaku konsumen. Ia harus menaikkan harga untuk menjaga margin, tapi di saat yang sama, kenaikan itu justru membuat pembeli menjauh.

“Yang seharusnya saya dapat margin yang sama… otomatis saya harus jual harganya Rp980 ribu… Jadinya, malah banyak nggak jadi beli,” kata Iqbal.

Di titik itu, marketplace bukan lagi sekadar kanal distribusi. Ia berubah menjadi faktor yang ikut menentukan bagaimana produk dipersepsikan oleh pasar. Harga yang mendekati satu juta rupiah, meski hanya selisih sedikit, bisa mengubah keputusan pembeli secara drastis.

Namun, yang lebih mengganggu bagi Iqbal bukan hanya soal potongan biaya. Ia melihat sesuatu yang lebih besar yaitu sebuah ekosistem yang menurutnya mulai kehilangan keseimbangan. “Persaingannya makin nggak sehat… perang harga… margin brand jadi tipis.”

Ia melihat bagaimana brand lokal harus berhadapan tidak hanya dengan sesama pelaku usaha, tetapi juga dengan produk-produk murah yang masuk dari luar. Dalam kondisi seperti itu, ruang untuk inovasi semakin sempit. Biaya yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pengembangan produk, konten, atau riset, justru habis untuk menutup biaya layanan. Kreativitas menjadi korban yang tak terlihat.

“Karena margin-nya tuh dimakan sama biaya administrasi dan layanan yang seharusnya bisa dialihkan ke R&D produk yang lebih bagus, upgrade konten, nambah stok, atau lain sebagainya (yang membuat) lebih terbatas ruang geraknya,” tutur Iqbal.

Iqbal pun harus mengambil keputusan untuk menarik diri sepenuhnya dari marketplace. Bukan karena tidak mampu bertahan, melainkan karena ingin mengambil kembali kendali atas bisnis yang ia bangun. Keputusan itu jelas tidak mudah. Ia sadar, meninggalkan marketplace berarti melepas sebagian besar trafik yang selama ini menjadi sumber utama penjualan.

“Puncaknya September 2025 saya benar-benar off (berjualan di) Shopee, saya alihkan semuanya ke website dan WhatsApp,” katanya.

Di balik risiko itu, Iqbal memiliki ruang untuk menentukan arah usahanya sendiri, tanpa terlalu banyak dipengaruhi oleh aturan dan potongan dari platform. Di website dan WhatsApp, ia bisa menentukan harga tanpa potongan besar, membangun hubungan langsung dengan pelanggan, dan menciptakan pengalaman yang lebih personal.

“Kita lebih leluasa… harga jualnya juga lebih bersih… kita dapat keuntungannya lebih bersih,” tuturnya.

Meski secara angka penjualan tidak sebesar di marketplace, ada rasa nyaman yang tidak bisa diukur. Bagi Iqbal, ini bukan sekadar soal profit, melainkan tentang bagaimana bisnisnya berkembang tanpa tekanan dari sistem yang ia anggap tidak sepenuhnya adil.

Namun, ia juga menyadari bahwa tidak semua orang bisa mengikuti langkahnya. Marketplace tetap menjadi pintu utama bagi banyak pelaku usaha, terutama yang baru merintis.

“Kalau buat yang baru-baru ngerintis… jangan langsung membuat website sendiri. Kecuali, kalau memang brand-nya udah besar dan emang udah sanggup bikin website sendiri karena nggak segampang itu juga,” ungkapnya.

Iqbal menilai, situasi ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama ketika kebijakan platform mulai mendorong ketidakseimbangan di pasar. Jika dibiarkan terus terjadi, ia khawatir banyak brand lokal akan terpaksa hengkang dari marketplace, menyisakan pemain-pemain besar dengan modal kuat serta produk impor berharga murah yang mampu mengambil margin jauh lebih tinggi.

Sebelumnya, keluhan biaya admin toko online telah membanjiri kanal komunikasi, mulai dari pesan singkat hingga media sosial Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman. Maman mengaku menerima keluhan dari para pelaku UMKM terkait terus merangkaknya biaya administrasi di berbagai platform e-commerce.

Maman menegaskan bahwa ke depan platform e-commerce tidak lagi diperbolehkan menaikkan biaya layanan secara mendadak. Ketentuan ini akan dimasukkan dalam Peraturan Menteri (Permen) yang juga akan memuat sanksi bagi pelanggaran.

Ia menjelaskan, platform e-commerce nantinya wajib membuat kontrak kerja sama berjangka dengan para penjual terkait biaya layanan. Selama periode kontrak tersebut berlangsung, marketplace tidak diperkenankan mengubah biaya secara tiba-tiba. Maman juga mengingatkan agar isi kontrak digital disusun dengan jelas, termasuk dari sisi keterbacaan, sehingga tidak menyulitkan pelaku UMKM. Peraturan Menteri (Permen) yang berkaitan dengan perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di platform marketplace telah rampung harmonisasi. Kini progresnya tinggal menunggu tahapan akhir.

" Di dalam Permen ini, antara marketplace dengan seller, harus dibuat kontrak jangka panjang selama satu tahun. Jadi selama satu tahun itu, harga sekian, ini sekian, itu sekian," ujar Maman saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa apabila platform berencana melakukan penyesuaian tarif di kemudian hari, maka wajib menyampaikannya jauh-jauh hari agar pelaku UMKM memiliki waktu untuk bersiap.

Maman mengatakan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan perusahaan e-commerce untuk menyiapkan integrasi sistem sebagai bagian dari implementasi aturan tersebut. Nantinya, regulasi ini akan mengatur berbagai aspek operasional marketplace, termasuk biaya layanan, biaya administrasi, dan komponen biaya lain yang dibebankan kepada penjual.

"Insyaallah, mungkin dalam waktu dekat, dan Pak Temmy (Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM) juga sudah berkoordinasi dengan masing-masing marketplace untuk menyiapkan integrasi sistemnya, semua segala macam," ujar Maman saat ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).