Ketika Perang Mengajarkan Kita Hemat Energi

Pagi itu, Dina Widyawan mematikan AC di ruang tamu lebih cepat dari biasanya. Perempuan 27 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi ini belakangan merasa ada yang berubah dari rutinitasnya. Bukan karena tagihan listrik yang tiba-tiba melonjak, melainkan karena berita yang terus berseliweran di ponselnya. Konflik di Timur Tengah yang memanas, jalur distribusi energi global terganggu, dan harga bahan bakar yang merangkak naik.

Awalnya, Dina tidak merasa hal itu akan berdampak langsung pada hidupnya. Namun, ketika membaca bahwa Selat Hormuz, jalur vital bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia ikut terdampak konflik, ia mulai berpikir ulang. Baginya, berita itu seperti alarm yang terdengar jauh, tapi cukup keras untuk membuatnya berhenti sejenak.

Sejak saat itu, ia mulai melakukan hal-hal kecil. AC hanya dinyalakan saat benar-benar panas, lampu dimatikan di siang hari, dan ia memilih menjemur pakaian alih-alih menggunakan pengering. Bahkan, ia mulai mempertimbangkan untuk sesekali naik transportasi umum ketimbang membawa mobil sendiri ke kantor.

“Kalau bukan sekarang mulai hemat, nanti kita kaget sendiri pas harga-harga pada naik,” pikirnya.

Langkah Dina mungkin terlihat sederhana, tapi mencerminkan perubahan yang lebih besar. Konflik global, khususnya di kawasan Teluk, kini tak lagi terasa jauh. Dampaknya merembet hingga ke rumah-rumah, memaksa banyak orang untuk mulai berhemat energi, baik disadari maupun tidak.

Perang di Timur Tengah bukan hanya soal konflik militer semata. Ketegangan yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah memicu gangguan besar terhadap pasokan energi dunia. Serangan terhadap fasilitas energi dan terganggunya jalur distribusi membuat harga energi melonjak tajam.

Dalam situasi seperti ini, banyak negara di dunia seolah “dipaksa” berhemat. Pemerintah di berbagai negara harus memilih antara menanggung biaya energi yang semakin mahal atau menekan konsumsi. Pilihan kedua pun menjadi langkah yang paling banyak diambil.

Mengutip laporan Reuters, lonjakan harga energi saat ini membuat berbagai negara mulai menerapkan kebijakan penghematan, mulai dari pengurangan penggunaan listrik, pembatasan bahan bakar, hingga mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik.

Thailand, misalnya, meminta pegawai negeri untuk menunda perjalanan dinas ke luar negeri dan menggunakan tangga alih-alih lift. Bangladesh bahkan menutup kampus sebagai bagian dari strategi penghematan listrik. Sementara itu, Sri Lanka memberlakukan penjatahan bahan bakar demi menjaga pasokan tetap tersedia.

Di negara lain, langkah yang diambil lebih ekstrem. Ada yang membatasi konsumsi energi industri, melarang ekspor bahan bakar, hingga menurunkan batas kecepatan kendaraan untuk menghemat BBM. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama: menahan tekanan ekonomi akibat lonjakan harga energi global.

“Anda tidak akan bisa mengatasi ini hanya dengan upaya penghematan. Yang akan terjadi adalah kenaikan harga yang cukup tinggi sehingga orang-orang berhenti mengonsumsi,” kata kepala investasi Pickering Energy Partners, Dan Pickering.

Di tengah situasi ini, Indonesia pun tidak tinggal diam. Pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengantisipasi dampak krisis energi, salah satunya melalui penghematan konsumsi bahan bakar dan listrik.

Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara, tepatnya setiap hari Jumat. Kebijakan ini juga dianjurkan bagi sektor swasta, meskipun disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan.

“Mengapa dipilih Jumat karena memang sebagian sudah beberapa kementerian lakukan itu kerja 4 hari dalam seminggu dengan aplikasi, ini pasca-COVID kemarin,” beber Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual. Ia meminta masyarakat menjalankan kebiasaan hemat energi di rumah dan di tempat kerja.

Pemerintah memperkirakan kebijakan ini dapat memberikan penghematan signifikan terhadap anggaran negara."Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM," kata Airlangga.

Selain itu, pembatasan kendaraan dinas hingga 50 persen, efisiensi penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintah, serta pemangkasan perjalanan dinas juga mulai diterapkan. Bahkan, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 untuk mengurangi ketergantungan pada BBM impor.

Masyarakat juga didorong untuk lebih bijak dalam bermobilitas. "Mobilitas cerdas yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat tetap diminta produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa," ujar Airlangga.Di sisi lain, sektor pendidikan tetap berjalan normal."Di sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendiktisaintek," tutup Airlangga.

Namun, kebijakan ini bukan tanpa catatan. Sejumlah analis menilai bahwa penghematan energi dari WFH tidak sepenuhnya mengurangi konsumsi, melainkan hanya memindahkan beban dari kantor ke rumah.

“Apakah ini (kebijakan WFH) benar-benar menghemat energi atau hanya memindahkan beban? Menurut saya, jawabannya cenderung yang kedua. Secara agregat nasional, konsumsi energi tidak hilang, tapi bergeser dari sektor pemerintah ke rumah tangga. Listrik kantor turun, tapi listrik rumah naik. Internet kantor turun, tapi paket data di rumah meningkat,” papar Ronny.